Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tanggapi Keluhan Masyarakat Terkait Truk Batu Bara dengan Tindakan Cepat
Rejang Lebong, Mediasinardunia.com - Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri, SE, MAP dan Dr. Hendri, S.STP, M.Si, bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait aktivitas angkutan truk batu bara yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga.
Bupati bersama Wakil Bupati Rejang Lebong melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai laporan masyarakat yang merasa aktivitas truk batu bara semakin mengganggu, terutama di jalur-jalur yang melintasi kawasan pemukiman dan fasilitas publik.
Keluhan ini juga sebelumnya telah disampaikan secara resmi dalam forum Sidang Paripurna DPRD Rejang Lebong, yang menjadi perhatian serius Pemkab Rejang Lebong.
“Kami tidak tinggal diam. Aspirasi dan keresahan masyarakat harus kami perjuangkan. Karena jalan yang dilalui tersebut adalah jalan nasional, maka kami langsung menemui pihak BKT Kemenhub RI untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan angkutan truk batu bara ini,” ujar Bupati Rejang Lebong M. Fikri usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Rejang Lebong menyampaikan berbagai data dan kondisi lapangan terkait dampak operasional truk-truk batu bara, mulai dari kerusakan jalan, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga polusi udara dan berbagai hal yang mengganggu aktivitas warga.
Sebagai tindak lanjut dari koordinasi itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan segera melayangkan surat resmi kepada Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub RI, berisi permintaan kajian dan rekomendasi kebijakan terkait pengaturan operasional angkutan batu bara di wilayah tersebut.
“Kami berharap bisa mendapatkan solusi. Pembangunan dan ekonomi harus berjalan, tetapi keselamatan serta kenyamanan masyarakat juga harus menjadi prioritas,” tegas Wakil Bupati.
Pemkab Rejang Lebong juga menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pihak kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan regulasi yang dibuat nantinya bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan.
