Skip to main content
x
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Nining Fawely Pasju saat menjelaskan pembangunan infrastruktur Sekolah yang masih membutuhkan pembangunan, Rabu 1/11/2023, (Diky/MSD)

Dikbud Sebut Masih Banyak Sekolah di Kepahiang yang Butuh Pembangunan Infrastruktur

KEPAHIANG, Mediasinardunia.Com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kepahiang mengatakan masih banyak pembangunan infrastruktur Pendidikan baik dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kepahiang. 
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Nining Fawely Pasju, pada Rabu (1/11/2023). 
"Masih banyak Sekolah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, namun kebutuhannya belum merata," ungkap Nining saat diwawancarai, pada Rabu (1/11/2023). 

Menurut Nining, seperti ada beberapa sekolah yang masih membutuhkan ruang kelas belajar. 
Ia menjelaskan setidaknya setiap sekolah harus memiliki, ruang kelas belajar, ruang guru dan ruang Kepala sekolah beserta fasilitasnya. 
"Ruang UKS, jamban atau toilet, perpustakaan dan juga laboratorium komputer, jika Sekolah sudah memiliki itu semua, berarti sudah standar sekolahnya," tuturnya. 
Ia menambahkan, pihaknya juga terkendala untuk melakukan pembangunan sekolah, karena terkendala sertifikat tanah.

Ada beberapa sekolah yang tanah tempat berdirinya sekolah merupakan tanah hibah. 
"Karena tanahnya merupakan tanah hibah orang, jadi yang menghibahkan tanah sudah meninggal dunia, hak waris ke anak-anaknya. Kadang ada kendala dari pihak anaknya untuk menandatangani hibah lahan tersebut, kalau tidak ada sertifikat kita tidak bisa melakukan pembangunan," jelasnya. 
Nining juga menjelaskan dari beberapa sekolah yang terkendala sertifikat tanah ini, yakni SDN 08 Desa Air Punggur, Kecamatan Muara Kemumu, Kepahiang.

Selain terkendala karena sertifikat tanah, juga karena jalan untuk ke sekolah tersebut juga butuh perhatian. 
"Selain karena jalan kita juga terkendala (pembangunan infrastruktur, red) karena jumlah siswa di sana, hanya 10 orang saja, dan tidak sesuai dengan biaya oprasional yang kita keluarkan. Kalau mengharapkan dana pusat, dari pusat ada ketentuan setidaknya harus memiliki 60 siswa," tutupnya. (MSD/ADV)