Pemprov Bengkulu Tingkatkan Kemampuan Pengelola Data, Jamin Bantuan dan Layanan Tepat Sasaran
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal pengelolaan data kesejahteraan sosial. Salah satu wujudnya adalah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, sah, dan terpadu.
Pemprov Bengkulu Perkuat Kapasitas Operator SIKS-NG demi Keakuratan Data Kemiskinan
Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, secara resmi menyambut kedatangan tim dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kehadiran tim pusat ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan para operator agar dapat mengelola data kemiskinan dengan lebih tepat dan akurat.
Dalam keterangannya, Khairil Anwar menekankan betapa pentingnya peran para pengelola SIKS-NG dalam mengolah data kemiskinan yang terbagi dalam kelompok desil 1 hingga desil 5. Keakuratan data tersebut sangat diperlukan agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa para operator, termasuk kepala dinas yang menangani bidang ini, memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai. Harapannya, permasalahan yang berkaitan dengan data yang kurang tepat atau tidak sah dapat diselesaikan melalui peningkatan kemampuan ini,” ujar Khairil dalam acara yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Panti Sosial Bina Remaja, pada hari Selasa, 21 April 2026.
Sebelumnya, permasalahan terkait data ini sempat menjadi sorotan ketika terjadi perubahan atau penghapusan data sebanyak 92 ribu jiwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kejadian tersebut menyebabkan sejumlah warga tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan karena kepesertaan BPJS Kesehatan mereka menjadi tidak aktif secara tiba-tiba.
Menyikapi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengambil langkah-langkah penyelesaian, salah satunya melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan di Rejang Lebong beberapa waktu lalu. Selain itu, Dinas Sosial juga telah melakukan proses verifikasi ulang secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi dan kebutuhan warga yang bersangkutan.
Khairil menegaskan bahwa sesuai arahan Gubernur, tidak ada satu pun warga yang boleh terhalang dalam mendapatkan layanan kesehatan. Apabila terdapat kendala yang berkaitan dengan anggaran dari pusat, pemerintah daerah siap mengambil alih pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Prinsipnya, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Bapak Gubernur, seluruh warga berhak mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma melalui BPJS Kesehatan. Jika terdapat masalah pada data yang bersumber dari APBN, maka kami akan memindahkannya ke dalam skema pendanaan daerah, sehingga layanan di fasilitas kesehatan dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, menjelaskan bahwa hasil dari kegiatan ini diharapkan berupa ketersediaan data yang lengkap dan menyeluruh. Data yang akurat nantinya tidak hanya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya, tetapi juga untuk mendukung berbagai program di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat.
“Kami berusaha menyusun data seakurat mungkin, oleh karena itu kami juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kegiatan ini agar proses pendataan ke depan dapat berjalan dengan selaras dan terpadu,” ujar Swifanedi.
Melalui kerja sama yang terjalin antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Bengkulu, BPS, serta para pengelola di tingkat daerah, diharapkan pengelolaan data kemiskinan di wilayah ini akan semakin terbuka dan terpercaya, serta dapat memberikan kepastian perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
