Perkuat Transformasi Ekonomi, Pemprov Bengkulu Raih Dana Rp23,55 Miliar untuk Kopi dan HHBK
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima dukungan dana sebesar Rp23,55 miliar. Dana ini dialokasikan untuk memperkuat transformasi ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya alam dan kawasan hutan, melalui pengembangan kopi robusta serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa potensi besar yang dimiliki daerah, khususnya sektor kopi dan perhutanan sosial, harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
Salah satu faktor penguat optimisme tersebut adalah posisi Bengkulu sebagai salah satu sentra kopi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu merupakan produsen kopi terbesar kelima di Indonesia, dengan total produksi mencapai 55 ribu ton atau setara 7,23 persen dari total produksi nasional pada tahun 2023.
"Program ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Bengkulu, terutama kopi robusta, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan hutan melalui tata kelola usaha yang lebih baik," kata Helmi pada Jumat (03/04/2026).
Helmi menjelaskan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki potensi signifikan pada kopi robusta dan HHBK. Namun, tantangan pada aspek tata kelola usaha, kelembagaan, serta mutu pascapanen masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, pada awal tahun 2026 telah diluncurkan Program Kopi Merah Putih, yang menjadi salah satu strategi percepatan hilirisasi kopi dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
Program tersebut kini sejalan dengan peluncuran Strategi dan Transformasi Ekonomi Komunitas Perhutanan Sosial (PS) yang berfokus pada pengembangan model bisnis berbasis masyarakat.
Provinsi Bengkulu menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menjadi lokasi intervensi program tersebut, dengan total dukungan anggaran sebesar USD1.453.904 atau setara Rp23,55 miliar dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI.
Dana ini akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, serta pengolahan hasil produksi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
Fokus intervensi program berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong. Di Bengkulu Utara, sejumlah KUPS yang menjadi sasaran antara lain KUPS Mahkota Bukit Resam, KUPS Pesona Bukit Resam, KUPS Sumur Alam, KUPS Kopi Sako Lemo Nakai, serta KUPS Durian Tembaga.
Selain sektor perkebunan, program ini juga menyentuh pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis hutan, seperti KUPS Wisata Curug 9, KUPS Aroba Lemo Nakai, KUPS Dawen Lemo Nakai untuk produk ecoprint, serta KUPS Besambu Lemo Nakai untuk kerajinan HHBK.
Sementara itu, di Kabupaten Rejang Lebong, penguatan difokuskan pada rantai nilai kopi melalui KUPS Maju Bersama, Sinar Harapan, Register Lima, Suko Makmur, dan Bingo Sanyok, yang bergerak pada produksi green bean kopi.
"Bengkulu harus menjadi daerah yang mampu mengelola potensi alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Kopi kita harus naik kelas, masyarakat kita harus lebih sejahtera, dan hutan kita harus tetap lestari," jelas Helmi.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kelompok usaha masyarakat, lembaga pendamping, dan dukungan pembiayaan, Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan terwujudnya transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
