Sekda Bengkulu: Seluruh Aspirasi dari Hasil Reses DPRD Akan Diteruskan ke Program Pembangunan
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menghadiri rapat paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu dalam agenda penyampaian laporan hasil reses masa persidangan I Tahun Sidang 2026 pada Senin (23/02/2026). Forum resmi yang digelar di ruang sidang utama dewan itu menjadi momentum penting dalam menjembatani suara masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota dewan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan. Dalam forum itu, para legislator memaparkan rangkuman aspirasi yang mereka himpun saat turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing. Reses yang dilaksanakan beberapa waktu lalu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan, serta harapan terhadap pembangunan di berbagai sektor.
Beragam persoalan mengemuka dalam laporan tersebut, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, isu ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi sorotan utama.
Dalam keterangannya kepada awak media usai rapat, Herwan Antoni menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengabaikan setiap masukan yang telah dihimpun. Ia menyebutkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicermati secara menyeluruh untuk kemudian diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah.
Menurutnya, proses tindak lanjut tidak dilakukan secara serampangan. Setiap usulan akan melalui tahapan kajian teknis oleh OPD terkait, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program yang dirumuskan benar-benar menjawab persoalan riil di lapangan.
“Semua aspirasi yang masuk akan kita pelajari bersama. Pemerintah provinsi dan DPRD akan duduk bersama untuk memastikan mana yang menjadi prioritas dan dapat segera direalisasikan dalam program pembangunan,” ujar Herwan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak; kolaborasi yang solid menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat sekaligus dukungan politik yang memadai.
Herwan menambahkan bahwa laporan hasil reses bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dimaknai secara substansial. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat merupakan cerminan kebutuhan di tingkat akar rumput, sehingga pemerintah berkewajiban meresponsnya secara serius.
Dalam konteks perencanaan anggaran, ia menjelaskan bahwa usulan-usulan tersebut nantinya akan disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini bertujuan agar setiap program yang disusun memiliki arah yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang telah berjalan.
Selain itu, ia juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan DPRD agar pembahasan dapat dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan komunikasi yang intensif, diharapkan tidak terjadi kesenjangan persepsi dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Sementara itu, sejumlah anggota dewan dalam forum tersebut menegaskan pentingnya percepatan realisasi aspirasi masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti akses jalan, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat segera menindaklanjuti hasil reses agar masyarakat merasakan dampak nyata.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum tersebut, suara masyarakat yang disampaikan saat reses memperoleh legitimasi formal untuk dibahas pada tingkat kebijakan.
Di akhir keterangannya, Herwan Antoni memastikan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Ia menilai bahwa akuntabilitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Prinsipnya, pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, diharapkan hasil reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu tidak berhenti pada laporan semata, melainkan menjadi pijakan konkret dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bengkulu.
