PT Sukses Jaya Wood Diduga Serobot Lahan, Bupati Pesisir Selatan Akui Pelanggaran Tapi Tak Ada Anggaran Penyelesaian
Sumatera Barat, Mediasinardunia.com - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, didesak untuk menindak tegas perusahaan perkebunan nakal di Kecamatan Lunang, khususnya PT Sukses Jaya Wood, yang diduga kuat telah menyerobot tanah perkebunan masyarakat di Kecamatan Silaut. Tindakan tegas ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama dan memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak.
Tuntutan masyarakat yang tergabung dalam "Masyarakat Silaut Bersatu" meliputi:
Pengembalian Lahan: Masyarakat menuntut agar PT Sukses Jaya Wood mengembalikan lahan yang telah diserobot.
Pencabutan Izin: Masyarakat juga menuntut pencabutan izin perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran.
Ganti Rugi: Selain itu, masyarakat menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dialami akibat perbuatan perusahaan.
Perwakilan Masyarakat Silaut Bersatu secara langsung menyampaikan masalah ini kepada Bupati Hendrajoni pada Kamis, 2 Oktober 2025. Bupati Hendrajoni membenarkan bahwa PT Sukses Jaya Wood telah melanggar Perda dan Pergub terkait patok wilayah di daerah tersebut, yaitu Sungai Sindang Alam atau Sungai Sindang Lama. Beliau menyatakan akan menindak perusahaan nakal yang ada di Pesisir Selatan, terutama PT Sukses Jaya Wood.
Namun, dalam sesi audiensi tersebut, Bupati Hendrajoni juga beralasan bahwa saat ini belum ada anggaran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: mengapa kepala daerah tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikan masalah masyarakat? Apakah benar APBD Pesisir Selatan tidak memiliki alokasi dana untuk perjalanan dinas Bupati guna meninjau langsung masalah ini di Kecamatan Silaut dan menyelesaikannya secepatnya? Masyarakat Silaut merasa sudah terlalu lama terzalimi dan dijajah oleh perusahaan oligarki di daerah pedesaan mereka.
Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bupati Pesisir Selatan meliputi:
Investigasi: Melakukan investigasi terhadap kegiatan perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Mediasi: Melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil.
Penindakan: Jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran, Bupati dapat mengambil tindakan tegas, seperti pencabutan izin atau pemberian sanksi lainnya.
