Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Keterjangkauan Beras di Bengkulu Utara
Bengkulu Utara, Mediasinardunia.com - Dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkulu Utara menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas rekomendasi kebijakan penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rapat ini berlangsung di Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara pada Selasa (16/07/2024).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sabani, SH., menyampaikan bahwa tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menjaga ketersediaan pangan.
"Melalui kerja sama ini, kita akan menyampaikan kepada mitra-mitra kita mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan untuk menjaga ketahanan pangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat," ungkapnya.
Dalam menyikapi hal tersebut, Kepala DKP mengajak semua pihak terkait dan mitra yang hadir dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk mengikuti dan memahami sepenuhnya kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan oleh para nara sumber.
"Kami berharap rapat koordinasi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua dan masyarakat," ujarnya.
Uslinda, selaku Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Bulog Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa tujuan dari rapat koordinasi hari ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
"Dalam penyaluran SPHP, pasokan dapat disalurkan melalui beberapa saluran seperti penyalur satgas, pengecer, distributor, mitra perusahaan, serta melalui program stabilisasi harga dan pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemda," paparnya.
Lebih lanjut, Manager SCPP Bulog menegaskan bahwa harga penjualan beras SPHP di tingkat konsumen ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan akan dilakukan monitoring oleh pihak Bulog dan DKP terkait penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan.
"Di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 70 mitra dan secara keseluruhan di Provinsi Bengkulu, kami memiliki 860 mitra. Mayoritas dari mereka adalah pengecer, dengan hanya satu distributor di Provinsi Bengkulu," tambahnya.
Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh unsur forkopimda, dinas terkait, camat, serta para mitra dan distributor di Kabupaten Bengkulu Utara.
