Kapolres Kepahiang Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Nala 2024, Persiapan Pengamanan Pilkada Tahun 2024
Kepahiang, Mediasinardunia.com – Kapolres Kepahiang AKBP Eko Munarianto S.I.K., memimpin Apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Nala 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2024, pada hari Selasa (21/08/2024) di halaman markas Polres Kepahiang.
Apel gelar pasukan operasi mantap praja nala 2024 yang bertujuan untuk mengamankan Pilkada tahun 2024 dihadiri oleh perwakilan Bupati Kepahiang Musi Dayan S.Si, FKUB Kabupaten kepahiang Elisa Laia S.Th, Kepala MUI Kabupaten Kepahiang Rabiul Jayan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang Febrian, Kepala Bidang Pelayanan Kosian Efendi, Kepala Satpol PP Kabupaten Kepahiang PBK Destiana, Pabung Mayor Retno Suwarno, Anggota Bawaslu yang mewakili ketua Bawaslu Erwin Prianto, Perwakilan Pengadilan Negeri Kepahiang Tarzano, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiang, Para Kabag Polres Kepahiang, Para Kasat Polres Kepahiang, Para Kapolsek Jajaran Kepahiang, dan Personil Polres Kepahiang.
Pada Apel Gelar Pasukan ini juga terdiri dari Pleton TNI, Pleton Sat Samapta, Pleton Sat Lantas, Pleton Polsek Gabungan, Pleton Sat Intel, Reskrim, Narkoba, Pleton Dishub, Pleton Satpol PP, Pleton Damkar. Untuk mengamankan Pilkada 2024, Polri didukung oleh TNI, kementerian/lembaga, instansi terkait, dan mitra kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Praja Nala tahun 2024.
Gelar pasukan ini merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan proses manajerial yang harus dilaksanakan untuk mengecek kesiapan akhir personel Polri, TNI, beserta instansi terkait dan segenap potensi masyarakat beserta kelengkapannya sebelum diterjunkan ke lapangan.
Melalui pengecekan ini diharapkan, rencana yang telah dipersiapkan dengan matang dapat diimplementasikan secara baik dan semakin memperkuat sinergitas kerjasama seluruh stakeholder sehingga kesuksesan penyelenggaraan operasi kepolisian mantap praja nala 2024 untuk terwujudnya pemilukada berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujar Kapolres Kepahiang dalam amanatnya.
“Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah. Apabila terdapat konflik yang sudah menganggu stabilitas kamtibmas, pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, serta keterkaitan khusus terkait bencana alam. Koordinasikan dengan TNI, BPBD, BMKG, Basarnasda, dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan sehingga bencana dapat dimitigasi,” terang AKBP Eko Munarianto S.I.K.
