Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Meminta Agar Gubernur Evaluasi Kabid Yang Bekerja Lambat
Jawa Barat, Mediasinardunia.com – Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat pada Jumat lalu (3/11/2023) membahas kondisi penyuluh perikanan, pembibitan dan budidaya ikan darat, serta pendapatan dan bagi hasil kelautan yang diterima Pemprov Jawa Barat.
Usin Sembiring menyoroti besarnya belanja kebutuhan dasar di bidang perikanan, yang mencakup program di dinas, cabang dinas, serta UPTD DKP Jawa Barat. Dia menyatakan perbedaan yang sangat besar dengan situasi di DKP Provinsi Bengkulu, yang minim dukungan untuk UPTD dan tidak ada program peningkatan budidaya perikanan untuk mendukung ekonomi masyarakat.
Sembiring juga menyebut lambannya pelaksanaan program di DKP Provinsi Bengkulu, contohnya Program Bioflok yang hingga saat ini belum terlaksana, meskipun sudah direncanakan dalam APBD Murni Tahun 2023 dan APBD Perubahan tahun 2023.
Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu meminta Gubernur dan Kadis untuk segera mengevaluasi kabid dan pelaksana program tersebut, bahkan untuk mempertimbangkan penggantian mereka yang bekerja lambat.
Terkait pendapatan asli daerah, Komisi II menyarankan peningkatan UPTD Pembibitan di bawah kewenangan Dinas DKP Provinsi Bengkulu dengan memperbaiki kolam pemijahan, indukan yang baik, dan pengembangan varietas bibit lain, untuk menunjang pembudidaya atau kelompok bisa membeli bibit yang baik di UPTD, tanpa perlu mendatangkan bibit dari luar Provinsi Bengkulu. Selain itu, pakan juga bisa dikembangkan melalui kerjasama dengan petani, nelayan, dan kelompok pengelola limbah sampah. (MSD/ADV)
