Perusahaan PMA dan PMDN Diminta Berperan Aktif dalam Memulihkan Ekonomi Masyarakat Mukomuko
Mukomuko, Mediasinardunia.com - Sejumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, diminta untuk berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pasca kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko, Frenky Janas, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah berdampak negatif pada keberlangsungan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergerak di bidang penyedia jasa di Kabupaten Mukomuko. Menurutnya, kebijakan ini membuat rantai simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat semakin berkurang.
Dengan demikian, Frenky berharap agar perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Mukomuko dapat peduli terhadap kondisi ini. Ia menyatakan bahwa perusahaan harus berpartisipasi dalam membantu penyedia jasa di daerah untuk memulihkan ekonomi mereka.
‘’Dampak kebijakan efisiensi ini tidak hanya dirasakan oleh ASN, lembaga, atau badan pemerintah, tetapi juga berimbas pada keberlangsungan ekonomi masyarakat. Mau tidak mau, dampak tersebut juga mempengaruhi sektor swasta,’’ kata Frenky Janas di Mukomuko.
Sebagai contoh, Frenky menyebutkan para penyedia jasa angkutan barang. Di Kabupaten Mukomuko, selama ini terdapat simbiosis mutualisme antara program pemerintah dan penyedia jasa angkutan. Namun kini, banyak pemilik mobil angkutan barang yang merasa tertekan akibat minimnya proyek pemerintah pasca kebijakan efisiensi anggaran.
‘’Saat ini, mereka banyak yang meng抱uh karena kehilangan pekerjaan. Setelah efisiensi anggaran, kegiatan proyek pemerintah sangat minim. Bahkan, untuk Kabupaten Mukomuko, boleh dikatakan belum ada satu pun proyek yang berjalan,’’ ujarnya.
Situasi ini juga dialami oleh jenis usaha lainnya, seperti toko bangunan, tukang bangunan, penyedia jasa alat berat, dan pemilik usaha kuari. Frenky menambahkan bahwa minimnya kegiatan proyek setelah efisiensi menyebabkan penurunan pendapatan usaha masyarakat.
"Sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, banyak truk angkutan di daerah kita yang nganggur. Toko bangunan sepi pembeli, dan usaha pertukangan juga sulit menemukan pekerjaan karena kurangnya peluang kerja,” jelasnya.
Kondisi ini sangat memprihatinkan. Frenky menekankan bahwa hal ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Ia mencatat bahwa masyarakat cenderung enggan membayar pajak ketika usaha mereka tidak menguntungkan.
"Di antara mereka ada yang mengeluh tidak dapat membayar angsuran kredit. Lantas, bagaimana mereka bisa membayar pajak? Kondisi seperti ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk pihak perusahaan yang beroperasi di daerah. Kami meminta perusahaan untuk lebih mengutamakan penyedia jasa angkutan dan jasa lainnya dari masyarakat lokal,” tutup Frenky.
