Pemkab Rejang Lebong Usulkan Normalisasi Sungai ke BBWS Sumatera VIII
Rejang Lebong, Mediasinardunia.com – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dan melakukan audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII terkait usulan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Audiensi dipimpin langsung oleh Plt Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, SSTP., M.Si., didampingi Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah beserta anggota, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan diterima langsung oleh Kepala BBWS Sumatera VIII, Agus Safari, S.T., M.T., beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Hendri menyampaikan kondisi sejumlah wilayah di Kabupaten Rejang Lebong yang dalam beberapa tahun terakhir kerap terdampak banjir. Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir berasal dari aliran sungai yang bermuara ke Sungai Musi melalui Air Duku.
“Beberapa wilayah di Kabupaten Rejang Lebong masih sering mengalami banjir saat curah hujan tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, banjir terjadi akibat penyempitan badan sungai dan tingginya sedimentasi yang menyebabkan kapasitas tampung sungai menurun.
“Di beberapa titik, badan sungai mengalami penyempitan dan sedimentasi yang cukup tinggi. Akibatnya, saat debit air meningkat, sungai tidak mampu menampung aliran air secara maksimal sehingga terjadi luapan yang menyebabkan banjir,” jelasnya.
Hendri menambahkan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya melalui kegiatan gotong royong pembersihan sungai yang melibatkan masyarakat, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait.
“Beberapa bulan lalu kami bersama masyarakat, TNI, Polri, dan unsur lainnya telah melakukan pembersihan sungai secara gotong royong sebagai langkah preventif. Namun, karena sedimentasi dan penyempitan sungai cukup parah, upaya tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi potensi banjir,” ungkapnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap BBWS Sumatera VIII dapat memberikan dukungan melalui program normalisasi sungai.
“Kami memahami bahwa kewenangan normalisasi sungai berada di BBWS Sumatera VIII. Karena itu, kami datang langsung untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan dan berharap program normalisasi dapat segera direalisasikan guna mengurangi risiko banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” tegas Hendri.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Hendri juga melakukan panggilan video dengan Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi, di hadapan Kepala BBWS Sumatera VIII.
Melalui komunikasi tersebut, Hendri menyampaikan kondisi sungai di Kabupaten Rejang Lebong yang membutuhkan penanganan segera serta meminta dukungan Komisi V DPR RI agar usulan normalisasi sungai mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan dari Ibu Erna Sari Dewi selaku Anggota Komisi V DPR RI untuk ikut memperjuangkan dan mendorong program normalisasi sungai di Kabupaten Rejang Lebong. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI sangat diperlukan agar persoalan banjir yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBWS Sumatera VIII, Agus Safari, menyambut baik aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
Dalam perbincangan tersebut, Agus Safari juga berharap adanya dukungan dari Komisi V DPR RI untuk mendorong percepatan penanganan persoalan sungai yang menjadi penyebab banjir di Kabupaten Rejang Lebong.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap melalui koordinasi dan sinergi yang terus dibangun bersama BBWS Sumatera VIII serta dukungan Komisi V DPR RI, program normalisasi sungai dapat segera terealisasi sehingga risiko banjir dapat diminimalkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
