Skip to main content
x
Hj. Repelita Fithri, S.E., anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melaksanakan Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun 2026 guna menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Reses Legislator Repelita Fithri Soroti Drainase dan Jalan Perumahan Pepabri, Dorong Prioritas Anggaran 2026

BENGKULU , Mediasinardunia.com – Hj. Repelita Fithri, S.E., anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melaksanakan Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun 2026 guna menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di halaman rumah dinas Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Padang Harapan, Minggu (15/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Repelita Fithri menerima berbagai masukan dari warga, khususnya yang berdomisili di kawasan Perumahan Pepabri. Persoalan utama yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kondisi drainase, baik saluran kecil maupun saluran utama, serta kerusakan jalan di lingkungan perumahan.

Menurut Repelita, kondisi drainase yang kurang memadai berpotensi menimbulkan genangan air dan berdampak pada struktur bangunan warga. Ia menyebutkan, apabila tidak segera ditangani, kerusakan drainase dapat memperparah kondisi rumah warga, bahkan berisiko menyebabkan bangunan ambruk.

Kota Bengkulu

 

“Kemungkinan di Perumahan Pepabri itu yang menjadi perhatian adalah drainase, baik yang kecil maupun yang besar, serta jalan-jalan lingkungan. Kalau tidak segera ditangani, kasihan rumah-rumah warga, bisa mengalami kerusakan,” ujarnya.

Ia menegaskan aspirasi tersebut akan diupayakan untuk diakomodasi secara realistis pada tahun anggaran 2026 melalui APBD Perubahan. Namun demikian, Repelita mengakui bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, sehingga diperlukan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan.

Repelita menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai kunjungan dan koordinasi dengan instansi pemerintahan terkait. Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui hampir seluruh organisasi perangkat daerah tengah menyesuaikan program akibat kebijakan efisiensi.

“Memang saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi. Namun, kita tetap harus mencari mana yang menjadi prioritas dan harus didahulukan,” katanya.

Sebagai anggota legislatif, ia berharap rekan-rekannya di Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu dapat melihat kondisi riil masyarakat, khususnya warga yang terdampak persoalan infrastruktur di Perumahan Pepabri. Menurutnya, perbaikan drainase dan jalan lingkungan merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan warga.

Ia menambahkan, keputusan penganggaran berada pada pembahasan bersama di Badan Anggaran. Karena itu, ia mendorong agar program perbaikan infrastruktur tersebut dapat “ditok palu” atau disahkan sebagai prioritas dalam anggaran tahun 2026.

“Mudah-mudahan teman-teman di Badan Anggaran bisa melihat kondisi masyarakat yang sedang kesulitan, sehingga perbaikan infrastruktur ini dapat diprioritaskan dan segera direalisasikan,” ungkapnya.

Repelita menilai kegiatan reses menjadi momentum penting untuk mendengar secara langsung suara masyarakat. Melalui reses, wakil rakyat dapat memahami kebutuhan nyata di lapangan dan memperjuangkannya dalam forum pembahasan anggaran serta kebijakan daerah.

Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Kota Bengkulu.