Pemkab Bengkulu Tengah Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri RI
Bengkulu Tengah, Mediasinardunia.com - Pada tanggal 3 September 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkulu diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eka Nurmeini, S.E., M.Pd. bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkulu Tengah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui zoom di Ruang Rapat Bupati (RRB).
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. dan dihadiri oleh Pimpinan Lembaga, Para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia, serta para undangan lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan agenda kegiatan tersebut yaitu Mendengar Arahan dan Membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah untuk Tahun 2024 dan Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di masing-masing daerah. Rakor melalui Zoom Meeting ini sebagai wujud komitmen dalam mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah yang difokuskan pada upaya pengendalian inflasi di daerah tahun 2024.
"Tindakan ini diambil sebagai tanggapan terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam mengatasi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, Direktur Statistik Harga dari Badan Pusat Statistik, Windhiarso Ponco Adi, menyampaikan bahwa terjadi deflasi pada bulan Agustus 2024 dibandingkan bulan Juli 2024 dengan persentase -0,03 persen. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun (Agustus 2024 terhadap Agustus 2023) sebesar 2,12 persen.
Adapun penyumbang inflasi bulanan antara lain adalah tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan rokok filter. Sementara untuk inflasi tahunan, diantaranya terdapat komoditas bensin, beras, rokok kretek filter, tarif angkutan udara, serta bahan bakar rumah tangga.
Dalam penutupan rapat tersebut dijelaskan bahwa selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga mengatasi inflasi dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah impor barang, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
Adapun enam upaya konkret dalam menangani inflasi termasuk melaksanakan operasi pasar murah, melakukan inspeksi mendadak di pasar dan distributor, kerjasama lintas daerah, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
