DJPb dan DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Penyaluran DAK Yang Belum Terlaksana
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Kepala Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat bahwa hingga bulan Maret ini, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi belum terealisasi.
Pemerintah Pusat memberikan tenggat waktu hingga 14 Maret 2024 mendatang untuk penandatanganan DAK Fisik. Ini menjadi catatan penting bagi setiap Pemda dalam percepatan realisasi anggaran tahun 2024.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada penyaluran anggaran yang dilakukan.
"Kita sudah memantau dari sisi realisasi anggarannya sampai dengan hari ini masih belum ada penyaluran," jelas Bayu.
Meskipun begitu, pengadaan barang dan jasa terus berlanjut. Bayu mendorong agar penandatanganan kontrak DAK Fisik segera diselesaikan sebelum tanggal 14 Maret 2024.
"Kami mengimbau kepada penerima DAK Fisik, agar bisa menyelesaikan penandatanganan kontrak sebelum 14 Maret 2024 ini," ujarnya.
Penyelesaian penandatanganan kontrak sebelum 14 Maret diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang tersisa.
"Dengan adanya sisa dana sebelum 14 Maret ini, kami berharap dapat dimanfaatkan secara optimal," tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Erna Sari Dewi, SE, mengingatkan tentang keterbatasan anggaran di tahun 2024.
"Anggaran APBD tahun 2024 terbatas untuk pembangunan fisik. Banyak anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada pada akhir tahun nanti," katanya.
Erna menyoroti bahwa masih banyak kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi, terutama di Kota Bengkulu dan mungkin juga di kabupaten lainnya.
"DPRD Provinsi Bengkulu mendorong Pemprov Bengkulu dan pihak terkait lainnya untuk mencari inisiatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran guna menjamin keberlanjutan pembangunan di Bengkulu," tutupnya. (MSD/ADV)
