Skip to main content
x
DPRD Seluma Mengecam Kelalaian Bapenda dalam Pemungutan Pajak di Sukaraja, 14/05/2024 (Ilham/Mediasinardunia.com)

DPRD Seluma Mengecam Kelalaian Bapenda dalam Pemungutan Pajak di Sukaraja

Seluma, Mediasinardunia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma mengklaim bahwa perpajakan perusahaan di wilayah Kecamatan Sukaraja belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seluma. Hal ini dianggap sebagai kelalaian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam melaksanakan tugas monitoring terhadap setiap perusahaan di daerah tersebut.

Anggota DPRD Seluma, Tenno Heika, menegaskan bahwa Bapenda telah lalai dalam menjalankan fungsinya sehingga banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. "Ini adalah kelalaian Badan Pendapatan Daerah, bahwa banyak industri yang tidak membayar pajak," ujarnya pada Selasa (14/05/2024).

Tenno juga mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan di Kecamatan Sukaraja belum melengkapi izin operasional mereka. Ia mendesak Dinas Perizinan Seluma untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan semua perusahaan di wilayah tersebut memiliki izin resmi. "Tugas dinas perizinan adalah untuk mengecek keberadaan perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang berdiri di wilayah Seluma harus memiliki izin dari Dinas Perizinan," tambahnya.

Kota Bengkulu

Senada dengan Tenno, H. Asran S.Sos.MM, anggota DPRD Seluma dari dapil 4 Sukaraja, juga mengkritik pemerintah daerah yang kurang aktif dalam pemungutan pajak. Menurutnya, masih banyak sumber PAD yang belum dikelola dengan maksimal. "Di Seluma ini kurang aktif dalam perpajakan, banyak sumber PAD yang tidak masuk ke daerah. Harapan kami dari legislatif kepada pihak eksekutif untuk lebih aktif dalam pemungutan pajak," tegasnya.

Asran menambahkan bahwa hingga kini belum ada tindakan nyata dari Bapenda untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Padahal, pajak merupakan salah satu sumber penting bagi pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan adanya kritik ini, diharapkan pemerintah daerah, khususnya Bapenda dan Dinas Perizinan, dapat lebih meningkatkan kinerja mereka dalam pengawasan dan pemungutan pajak, sehingga PAD Kabupaten Seluma bisa lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (ADV/Ilham)