Kendaraan Dinas Banyak Nunggak, Usin Sembiring Soroti Anggaran Rutin Pemprov
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya atas tingginya jumlah Kendaraan Dinas di Provinsi Bengkulu yang memiliki tunggakan pajak. Sebanyak 14.576 kendaraan tercatat memiliki tunggakan, dengan total jumlah tunggakan mencapai Rp.16,3 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, menyoroti anggaran rutin yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas di berbagai instansi, baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Ia menilai hal ini sebagai suatu masalah yang perlu segera diatasi.
"Saya melihat ini sebagai masalah serius. Anggaran rutin untuk pembayaran pajak kendaraan dinas di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seharusnya sudah termasuk dalam aliran dana rutin setiap kantor. Jadi, jika kendaraan dinas tidak membayar pajak, kita harus bertanya kemana anggaran tersebut digunakan, karena seharusnya sudah disiapkan dalam anggaran rutin masing-masing kantor," ujar Usin Sembiring (2/12).
Lebih lanjut, Usin menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, pihaknya akan melakukan evaluasi terutama terkait disiplin para pemegang kendaraan dinas. Jika pemegang kendaraan tidak melakukan pembayaran pajak, ia menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan harus dicabut dan dikenakan sanksi.
"Kami akan mengadakan rapat evaluasi belanja daerah dan melihat instansi atau OPD mana yang tidak membayar pajak. Kami juga meminta kepada Bupati dan Walikota untuk memperhatikan hal ini karena anggaran sudah dialokasikan. Jangan merasa nyaman menggunakan kendaraan dinas tanpa membayar pajak, itu tidak benar," tutupnya. (MSD)
