Wali Kota Padang Tekankan Inovasi dan Efisiensi untuk Dongkrak Pendapatan Daerah
Padang, Mediasinardunia.com - 14 November 2025 – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk terus berinovasi dan melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan saat menjawab pandangan umum fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Padang, Rabu (12/11/2025).
Fadly menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah menuntut adanya terobosan dan inovasi dalam bekerja. Pemko Padang akan menghitung target penerimaan daerah secara lebih rasional dengan prioritas pada potensi yang berbasis data akurat.
"Kami melakukan optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif, melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi serta penguatan pengawasan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Daerah," ujar Fadly.
Menanggapi sorotan dari Fraksi PAN terkait target retribusi yang belum tercapai, Fadly merinci kendala yang dihadapi serta solusi yang akan diambil.
Salah satu kendala utama adalah retribusi Pasar Raya Fase VII yang belum dapat dipungut karena proses serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih dalam tahap penyelesaian.
Untuk mengatasi masalah retribusi parkir, Pemko Padang akan melakukan kajian ulang terhadap kontrak juru parkir dan menambah titik parkir baru yang sah untuk retribusi parkir.
Fadly juga menegaskan komitmen Pemko Padang untuk melakukan efisiensi di sisi belanja daerah. Anggaran operasional kantor, seperti listrik, air, telepon, hingga pemeliharaan sarana, akan ditekan sesuai dengan kebutuhan minimal.
"Kita juga melakukan refocusing belanja pada kegiatan yang tidak prioritas. Namun, belanja yang bersifat mengikat dan wajib untuk pelayanan dasar masyarakat tetap kita amankan," jelasnya.
Pemko Padang tetap berkomitmen untuk mengakomodasi kebijakan pusat terkait penyelesaian status pegawai Non-ASN. Kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 telah dialokasikan sebesar Rp428,5 miliar.
Program BPJS Kesehatan Gratis yang telah dimulai pada Perubahan APBD 2025, akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan rencana anggaran sebesar Rp39,1 miliar yang menyasar 86,3 ribu jiwa.
Selain itu, dana pinjaman daerah sebesar Rp81,4 miliar diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang krusial, seperti revitalisasi kawasan Pasar Raya dan Pantai Padang. Skema pembayaran utang direncanakan berlangsung dari tahun 2027 hingga 2029.
Pemko Padang juga mengalokasikan dana sebesar Rp17 miliar untuk pengadaan tanah guna mendukung implementasi program Sekolah Rakyat, sejalan dengan instruksi presiden tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemko Padang optimis dapat meningkatkan pendapatan daerah, melakukan efisiensi anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.( TIM FR/HD)
