DKP Dinilai Lamban Realisasikan Program, Komisi 2 DPRD Studi Banding Ke Jabar
Jawa Barat, Mediasinardunia.com - Usin Abdisyah Putra Sembiring SH dan Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat untuk membandingkan kondisi penyuluh perikanan, pembibitan dan budidaya ikan darat, serta pendapatan dan bagi hasil kelautan yang diterima oleh Pemprov Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Usin menyampaikan bahwa belanja kebutuhan dasar di bidang perikanan di Dinas DKP Jawa Barat sangat besar, termasuk pada kebutuhan program di dinas, cabang dinas, dan mendukung eksistensi UPTD sebagai ujung tombak dinas DKP Jawa Barat.
"Namun, proyeksi ini sangat berbeda dengan Dinas DKP Provinsi Bengkulu yang minim dalam mensupport UPTD, sehingga UPTD mati suri dan tidak ada program yang mendukung peningkatan budidaya perikanan, terutama dalam hal mensupport ekonomi masyarakat," ujar Usin pada Jumat (4/10/2023).
Selain itu, Usin juga menyampaikan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu sangat lamban dalam melaksanakan programnya. Sebagai contoh, Program Bioflok yang dianggarkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu untuk Pembudidaya Pemula di APBD Murni Tahun 2023 hingga saat ini belum terealisasi, padahal program tersebut sudah masuk dalam APBD Perubahan tahun 2023.
"Bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menurunkan tingkat stunting jika ketersediaan makanan ikan sebagai salah satu pemenuhan bahan makanan untuk generasi tidak tersedia dengan baik? Bagaimana pula penyerapan anggaran jika pelaksanaannya lamban. Bayangkan jika program Bioflok untuk budidaya lele atau ikan tawar lainnya dapat dilaksanakan dengan cepat, maka pada bulan November tahun 2023 ini, panen sudah dapat dilakukan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kinerja di bidang Perikanan Darat," jelas Usin Sembiring.
Karena itu, Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu meminta agar Gubernur dan Kepala Dinas segera mengevaluasi kabid dan pelaksana program tersebut. Jika perlu, mereka yang lambat dalam bekerja harus diganti.
Usin juga menjelaskan mengenai pendapatan asli daerah, yang dapat ditingkatkan melalui UPTD Pembibitan yang ada di bawah kewenangan Dinas DKP Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kolam pemijahan, mengembangkan indukan yang baik, serta varietas bibit lainnya yang bisa dikembangkan.
"Pembudidaya atau kelompok dapat membeli bibit yang baik di UPTD, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan bibit dari luar Provinsi Bengkulu. Selain itu, pakan juga bisa dikembangkan dengan bekerjasama dengan petani, nelayan, dan kelompok pengelola limbah sampah," tambah Usin Abdisyah Putra Sembiring SH.
