DPRD Bengkulu Selatan Gelar Raker, Soroti Ketersediaan Obat, Insentif Nakes, dan Utang RSUD
Bengkulu Selatan, Mediasinardunia.com – Isu ketersediaan obat di fasilitas kesehatan kembali menjadi sorotan serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar rapat kerja bersama Wakil Bupati, Dinas Kesehatan, serta manajemen RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait sering kosongnya stok obat, baik di rumah sakit maupun puskesmas.
Rapat yang berlangsung di Sekretariat DPRD difokuskan untuk menggali akar permasalahan di balik kekosongan obat, termasuk jenis obat generik yang seharusnya mudah diakses. DPRD menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut pelayanan dasar yang berdampak langsung pada kesehatan warga.
Ketua rapat menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak laporan, bahkan sejumlah anggota dewan juga menemukan langsung kondisi minimnya persediaan obat di lapangan. Fakta tersebut dinilai memprihatinkan, mengingat puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan.
“Tidak seharusnya obat-obatan dasar, apalagi yang bersifat generik dan murah, justru sulit didapatkan. Ini menjadi tanda ada persoalan serius dalam manajemen distribusi atau pengadaan,” tegas salah satu anggota DPRD.
Selain soal ketersediaan obat, DPRD juga menyoroti kondisi tenaga kesehatan, khususnya Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) paruh waktu. Terdapat aspirasi mengenai ketimpangan insentif yang diterima, sehingga dinilai perlu adanya penyesuaian demi menciptakan rasa keadilan dan menjaga motivasi kerja.
DPRD mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk menyetarakan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan PPPK paruh waktu. Langkah ini dianggap penting demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, kondisi keuangan RSUD HD Manna juga menjadi pembahasan. DPRD menilai beban utang yang dialami rumah sakit perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu operasional dan pelayanan kepada pasien.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang dilakukan DPRD. Ia menilai kritik dan saran yang disampaikan merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Kami berkomitmen untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan, termasuk memastikan ketersediaan obat dan kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujar Yevri.
Ia juga menegaskan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait penyebab kekosongan obat, baik dari sisi pengadaan, distribusi, maupun manajemen di fasilitas kesehatan. Upaya pembenahan akan dilakukan secara bertahap agar pelayanan dapat berjalan optimal.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan mengakui bahwa kendala yang terjadi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk keterlambatan distribusi dan proses administrasi pengadaan. Meski demikian, mereka berjanji akan segera melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan menyeluruh. DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan berkala untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang layak, termasuk akses terhadap obat-obatan yang dibutuhkan. Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan persoalan ini dapat segera diatasi dan kepercayaan masyarakat kembali meningkat.
