DPRD Mukomuko Desak Eksekutif Percepat Realisasi Anggaran Pembangunan APBD 2025
Mukomuko, Mediasinardunia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko mendesak eksekutif untuk mengambil langkah cepat dalam merealisasikan anggaran pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD murni 2025.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Frenky Janas, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran di Pemkab Mukomuko masih sangat rendah, hanya sekitar 30 persen dari total APBD 2025.
Angka 30 persen tersebut, kata Frenky, didominasi oleh anggaran operasional kegiatan rutin, gaji, dan tunjangan pegawai. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur menunjukkan serapan yang sangat minim.
"Kami mencatat bahwa serapan anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik masih sangat rendah. Sebagian besar kegiatan yang telah dianggarkan belum dijalankan. Kami meminta ketegasan Bupati Mukomuko untuk mendorong OPD agar mempercepat pelaksanaan kegiatan pasca efisiensi APBD," kata Frenky Janas saat dihubungi, Selasa, 17 Juni 2025.
Frenky melanjutkan, lambannya pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Dari sisi lain, kegiatan pembangunan yang belum terlaksana juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kegiatan pembangunan ini memiliki dampak besar pada ekonomi masyarakat. Ketika pembangunan berjalan, banyak sektor ekonomi yang terlibat," ujarnya.
Contohnya adalah toko bangunan, yang merasakan perputaran uang dari kebutuhan material proyek, serta penyedia jasa alat berat dan usaha kuari.
Belum lagi, dari segi pendapatan daerah, ia menjelaskan bahwa ketika proyek pemerintah berjalan dengan cepat, akan ada pendapatan daerah dari sektor pajak.
"Dari penggunaan material proyek, terdapat nilai yang didapatkan untuk daerah dari sektor pajak, seperti pajak galian C, yang dikenakan atas material yang digunakan untuk kegiatan pembangunan," terangnya.
Selain itu, pelaksanaan proyek pemerintah juga membuka peluang kerja bagi masyarakat.
"Yang lebih penting, ketika proyek pemerintah dijalankan dengan cepat, manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat lebih cepat," ungkapnya.
"Dengan demikian, kami sebagai anggota dewan meminta bupati untuk tegas terhadap OPD teknis agar dapat merealisasikan kegiatan pembangunan dengan cepat," tutup Frenky Janas.
