Gubernur Bengkulu Tandatangani MoU dengan BPKP, Komitmen Bangun Tata Kelola Keuangan Profesional dan Akuntabel
Jakarta, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu semakin menegaskan komitmen dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Penandatanganan kerja sama strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (26/01/2026).
Kesepakatan ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan dan pendampingan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai kolaborasi dengan BPKP sebagai langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan sekadar pemenuhan administrasi antarlembaga, melainkan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan. Menurutnya, keuangan daerah harus dikelola secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Penandatanganan MoU ini merupakan komitmen kami untuk terus berbenah. Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu," tegas Helmi Hasan.
Ia juga menekankan bahwa pendampingan dari BPKP sangat dibutuhkan agar seluruh proses pembangunan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengawasan sejak tahap awal, potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan.
"Kami membuka diri untuk diawasi dan didampingi. Justru dengan pendampingan yang kuat, perencanaan pembangunan bisa lebih matang, pelaksanaan anggaran lebih tepat sasaran, serta risiko kebocoran anggaran dapat dicegah sejak dini," ujarnya.
Helmi Hasan berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong efektivitas program-program prioritas pemerintah provinsi. Selain itu, ia juga menilai peran BPKP sangat strategis dalam membantu daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPKP Republik Indonesia Muhammad Yusuf Ateh memberikan apresiasi atas kehadiran langsung Gubernur Bengkulu dalam penandatanganan MoU tersebut. Menurutnya, kehadiran kepala daerah secara langsung menunjukkan kesungguhan dan niat kuat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Tidak banyak kepala daerah yang hadir sendiri untuk menandatangani MoU dengan BPKP. Kehadiran Gubernur Bengkulu menjadi sinyal positif adanya komitmen nyata untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik," kata Yusuf Ateh.
Ia menjelaskan bahwa berbagai permasalahan pengelolaan keuangan di daerah kerap terjadi, mulai dari perencanaan yang kurang optimal, pelaksanaan anggaran yang belum efektif, hingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, tantangan dalam meningkatkan PAD juga menjadi perhatian utama.
Melalui kerja sama ini, BPKP akan memberikan pendampingan dan pengawasan komprehensif agar seluruh proses tersebut berjalan sesuai aturan, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga pembinaan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan.
"BPKP siap mendampingi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga optimalisasi PAD. Harapannya, tata kelola keuangan daerah dapat semakin akuntabel dan berdampak langsung pada pembangunan," pungkasnya.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif demi kepentingan masyarakat luas.
