Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2020
Kepahiang, Mediasinardunia.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 diruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Kepahiang pada selasa (08/06/2021).
Empat Fraksi di DPRD diantaranya Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat Hati Nurani melalui juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umum dan menyatakan Setuju melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.
Fraksi Nasdem yang disampaikan juru bicara Anudin,S.Sos dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan apresiasi atas raihan opini WTP atas LKPD kabupaten Kepahiang tahun 2020. Dia menyebut raihan WTP ini merupakan capaian yang luar biasa dalam tata kelola keuangan pemkab kepahiang dan awal mula kepemimpinan yang baik bersama wabup H.Zurdi Nata.
"Terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah,fraksi Nasdem berharap pada realisasi pendapatan dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang ada secara maksimal, kedepan dengan pembangunan bidang pariwisata dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah. Pada realisasi belanja daerah walaupun Masa pandemi covid-19 ini fraksi Nasdem menilai program pemerintah tetap berjalan dengan baik," sampai Anudin.
Lebih lanjut dikatakannya,kepada semua kepala OPD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan program serta kegiatan untuk mewujudkan kepahiang yang maju mandiri dan sejahtera serta berdaya saing.
"Mengenai piutang sebesar Rp.34.070.538.998,16 saya minta untuk segera ditindaklanjuti. Agar dapat direalisasikan untuk program pembangunan dikabupaten Kepahiang,"Kata Anudin.
Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia disampaikan oleh Eko Guntoro,SH. Dalam penyampaiannya dia mengataka
n kepada pemkab kepahiang untuk segera menyelesaikan catatan dan rekomendasi serta temuan BPK RI atas LKPD Kabupaten Kepahiang.
"Kita berikan apresiasi atas perolehan opini WTP bagi Pemkab Kepahiang. Terkait temuan dan rekomendasi yang menyertainya kita minta saudara Bupati untuk segera melakukan langkah konkrit dan serius dalam penyelesaiannya,"sampai Eko Guntoro.
Dia Menambahkan terkait penurunan pendapatan dan realisasi belanja daerah dia meminta kepada saudara Bupati untuk mencari terobosan dan ide-ide baru dalam peningkatan pendapatan daerah. Dan terhadap realisasi belanja harus diselaraskan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
"Penanganan pandemi covid 19 dapat lebih maksimal. Kita minta pemkab melalui gugus tugas untuk memotivasi dan menumbukan semangat masyarakat. Pemulihan ekonomi, aktifasi sekolah dan peningkatan nilai jual pertanian tetap menjadi fokus, termasuk pada penyaluran bantuan baik dari pemerintah pusat dan daerah dapat lebih akurat dengan validasi data yang lebih baik," Kata Eko Guntoro.
Masih dikatakan Eko Guntoro, pemkab kepahiang harus dapat mengelola potensi PAD, dan kekayaan serta aset daerah untuk kemajuan masyarakat, termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti melanjutkan pembangunan jalan yang saat ini terhenti dikecamatan muara kemumu.
Fraksi Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh juru bicara Hj.Dwi Pratiwi Nur Indah Sari. Dia menuturkan peningkatan kinerja atas pengelolaan keuangan telah ditunjukkan dengan raihan opini WTP dari BPK RI.
" Apresiasi kita berikan kepada saudara Bupati atas Opini WTP dari BPK RI. Apresiasi juga kita berikan atas tersedianya alat pencuci darah yang saat ini tersedia di RSUD Kepahiang yang dirasakan sangat membantu masyarakat," tutur Hj.Dwi Pratiwi.
Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta penjelasan kepada saudara Bupati terkait pengelolaan pariwisata Mountain Valley dikabawetan. Dia meminta saudara Bupati untuk mendorong OPD agar menerapkan aturan dan regulasi terkait retribusi sewa lapak dan parkir dengan peraturan yang ada.
" Kita minta regulasi dan aturan yang ada untuk diterapkan dalam pengelolaan objek wisata mountain valley, termasuk pada biaya sewa lapak dan parkir. Regulasi yang berkaitan dengan izin tempat wisata juga harus dipermudah karena selama ini sangat sulit, termasuk dengan pembangunan kantor kelurahan diwilayah pengembangan pariwisata kabawetan serta peningkatan promosi dan publikasinya," pinta Hj Dwi Pratiwi.
Lebih Lanjut disampaikan Hj.Dwi terkait peningkatan penerangan diseputaran taman santoso yang dikhawatirkan disalah gunakan oleh para remaja karena minimnya penerangan.
" Kita minta saudara Bupati untuk meningkatkan penerangan pada sekitar taman termasuk pada tugu santoso dan air mancur pada tugu yang beberapa bulan ini tidak lagi hidup," pinta Hj.Dwi Pratiwi.
Selanjutnya Fraksi Demokrat Hati Nurani, dalam pandangan umum yang disampaikan juru bicara Taswin Nata Diningrat menyebut saudara Bupati untuk dapat mendisiplinkan OPD dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga nemberikan output dan outcame yang jelas dalam mewujudkan kabupaten kepahiang yang maju,mandiri dan sejahtera.
"Contohnya pada penerangan lampu jalan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dari PDAM. Lampu jalan sudah dianggarkan tapi banyak titik tidak menyala, PDAM pun demikian pada beberapa wilayah tidak lagi teraliri," Kata Taswin Nata Diningrat.
Dia menambahkan Fraksi Demokrat Hati Nurani mengapresiasi atas raihan opini WTP dari BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kepahiang tahun 2020. Disisi lain kami minta OPD teknis untuk segera menyelesaikan catatan dan temuan yang menyertai dalam LHP BPK ini. Dalam Peningkatan Pendapatan Fraksi Demokrat Hati Nurani meminta kepada saudara Bupati melalui kepala OPD untuk meningkatkan koordinasi pada pemerintah pusat dan provinsi dalam neningkatkan pendapatan daerah termasuk pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki.
"Kita apresiasi atas opini WTP ini, kita juga minta OPD teknis untuk segera menyelesaikan catatan dan temuan serta ganti rugi yang direkomendasikan BPK RI,termasuk juga meningkatkan koordinasi pada pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan pendapatan bagi kabupaten Kepahiang," pungkas Taswin Nata Diningrat.
Sementara itu Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan,SP mengatakan, setelah menerima pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, maka pada tahap selanjutnya Saudara Bupati memberikan Jawaban atas Pandangan Umum yang diberikan Fraksi-Fraksi DPRD.
"Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima dan menyerahkan pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD kepada saudara Bupati, Semua Fraksi menyatakan setuju untuk melakukan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 ini pada tingkat selanjutnya," Kata Windra Purnawan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Windra Purnawan,SP dengan didampingi Wakil Ketua II Drs.M Thobari Muad,SH dan dihadiri 20 Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.
Diketahui hadir dalam rapat Paripurna Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid,MM.IPU, Wakil Bupati Kepahiang H.Zurdi Nata,S.IP, Unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Direktur BUMD, Asisten dan Staf Ahli Setda, Para Camat dan Kepala OPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang. (Ka)
