TKD Pusat Anjlok Rp 347,93 Miliar, Pemprov Bengkulu Kaji Ulang TPP ASN dan Belanja Pegawai
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menghadapi tantangan besar dalam perencanaan anggaran 2026. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 diproyeksikan turun drastis hingga Rp 347,93 miliar.
Kondisi ini memaksa Pemprov untuk berinovasi agar roda pemerintahan tetap berjalan dan program prioritas tidak terhambat. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah evaluasi belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tidak bisa kita pungkiri, pengurangan TKD ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah," ujar Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, Senin (13/10).
Menurut Herwan, penurunan TKD yang signifikan ini otomatis memengaruhi hampir semua sektor, mulai dari program pembangunan hingga kebutuhan rutin pemerintahan. "Dampaknya terasa ke semua lini, termasuk belanja ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang baru diangkat maupun akan diangkat. Jadi kita harus melakukan penyesuaian," tegasnya.
Data terbaru menunjukkan, porsi belanja pegawai Pemprov Bengkulu kini mencapai 41 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun dari total APBD. Angka ini jauh di atas batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen. Kondisi tersebut, kata Herwan, memaksa Pemprov untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar komposisi anggaran lebih sehat. "Kalau beban pegawai sudah di atas 40 persen, ruang fiskal kita untuk pembangunan jadi sempit. Padahal kita ingin program prioritas tetap jalan," ujarnya.
Salah satu pos besar yang disorot adalah TPP. Menurut Herwan, alokasi TPP bagi ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu mencapai Rp 249 miliar per tahun. Angka ini cukup signifikan dibandingkan total belanja daerah, sehingga perlu dikaji ulang. "TPP ini diterima seluruh ASN, terutama PNS aktif. Besarannya berbeda-beda tergantung jabatan dan grade masing-masing. Tapi semuanya akan kita evaluasi, agar tetap rasional dan berkeadilan," jelas Herwan.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Program Prioritas
Meski akan dilakukan evaluasi, Herwan memastikan langkah efisiensi tidak akan mematikan program-program unggulan yang telah dicanangkan oleh Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. "Evaluasi ini bukan berarti memangkas secara membabi buta. Tujuannya agar anggaran yang terbatas bisa diarahkan ke program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat," tegas Herwan.
Ia mencontohkan, program infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat tetap akan menjadi prioritas utama. Namun, kegiatan yang bersifat seremonial atau kurang produktif akan dikurangi. "Kita harus belajar hidup efisien. Setiap rupiah yang keluar harus punya hasil konkret," katanya.
Selain itu, Pemprov juga tengah mengkaji peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak kendaraan, retribusi layanan publik, serta kerja sama pemanfaatan aset daerah. "Langkah-langkah ini sedang kita formulasikan agar tidak hanya bergantung pada dana pusat," tambahnya.
Peringatan dari Kemenkeu Jadi Alarm Dini
Penurunan dana TKD itu tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi TKD TA 2026. Surat tersebut menjadi alarm dini bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Bengkulu, untuk segera melakukan penyesuaian anggaran. Kebijakan pengurangan TKD ini merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah pusat dalam menjaga efisiensi fiskal dan mendorong daerah meningkatkan kemandirian keuangannya.
Herwan menyebut, Pemprov Bengkulu siap mengikuti arahan pusat tersebut dengan melakukan penataan ulang struktur belanja dan memperkuat pengawasan keuangan daerah. "Kita tidak ingin ada program yang berhenti hanya karena dana berkurang. Solusinya harus kreatif, bukan pasrah," ucapnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Bengkulu melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan audit internal terhadap seluruh pos belanja, termasuk pos honor, perjalanan dinas, dan kegiatan non-esensial lainnya. "Belanja yang sifatnya bisa ditunda, kita tunda. Belanja yang kurang mendesak, kita kurangi. Tapi pelayanan publik dan pembangunan prioritas harus tetap berjalan," tegas Herwan.
Ia juga membuka kemungkinan dilakukan rasionalisasi terhadap jumlah pegawai non-struktural atau tenaga kontrak yang belum masuk formasi tetap. "Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, agar tetap seimbang antara kebutuhan dan kemampuan fiskal," ujarnya.
Meski tantangan fiskal kian berat, Herwan tetap optimistis Bengkulu bisa melewatinya. "Kuncinya gotong royong dan kesadaran bersama. Kalau semua ASN mau efisien, saya yakin kita bisa bertahan dan tetap tumbuh," tutupnya.
