Perebutan Kekuasaan: Dinamika Politik Tatib dan AKD di DPRD Provinsi Bengkulu
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Pembahasan Tata Tertib (Tatib) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi Bengkulu diprediksi akan berlangsung sengit karena sarat kepentingan. Setiap fraksi dalam DPRD Provinsi Bengkulu pasti memiliki kepentingan sendiri, terutama dalam mengamankan posisi untuk mewujudkan visi dan misi pasca Pilkada serentak 2024.
Perebutan posisi strategis dalam AKD tidak hanya menjadi kepentingan Fraksi PAN, tetapi juga fraksi-fraksi lain dengan agenda politik masing-masing.
Dalam beberapa hari ke depan, pembentukan Panitia Khusus (Panja) dan AKD diperkirakan akan diwarnai lobi-lobi politik yang intens.
Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu akan berusaha memastikan posisi strategis dalam AKD karena komisi-komisi memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan daerah.
Dengan adanya kepentingan politik pasca Pilkada serentak 2024, tarik-menarik kepentingan ini semakin jelas.
Pembahasan Tatib dan AKD di DPRD Provinsi Bengkulu membuka babak baru dalam dinamika politik daerah.
Setiap fraksi, termasuk PAN, akan berusaha memastikan kepentingan politik dan program unggulan calon gubernur yang didukungnya bisa terealisasi.
Dalam beberapa minggu ke depan, hasil dari pembahasan ini akan menjadi indikator arah politik dan pembangunan di Provinsi Bengkulu, khususnya menjelang Pilkada 2024.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PAN, Teuku Zulkarnain, menyatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan orientasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. "Setelah mengikuti orientasi, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah membahas kode etik dan tatib DPRD Provinsi Bengkulu," ujar Teuku, Minggu, 15 September 2024.
Sebelum memulai pembahasan kode etik dan tatib, pembentukan Panitia Kerja (Panja) harus didahulukan. "Rencananya, pada Selasa, 17 September 2024, Panja kemungkinan besar akan terbentuk. Setelah itu, kami akan langsung fokus pada pembahasan kode etik dan tatib," tambahnya.
Teuku menjelaskan ada poin penting dalam tatib yang perlu diperhatikan, terutama terkait pembahasan anggaran. "Selama ini, pembahasan anggaran di DPRD Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar). Namun, ke depan kami ingin agar pembahasan dimulai dari komisi-komisi," tegasnya.
Tentang pembahasan AKD, Fraksi PAN memiliki target untuk mendapatkan dua komisi penting di DPRD. "Kami bertujuan untuk mendapatkan Komisi II yang terkait dengan pendapatan daerah, dan Komisi III yang berkaitan dengan infrastruktur," ujar Teuku.
Menurut Teuku, kedua komisi tersebut sangat penting bagi Fraksi PAN untuk mendukung program unggulan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Helmi Hasan dan Mi'an. "Pak Helmi-Mi'an memiliki program yang fokus pada peningkatan pendapatan daerah serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Provinsi Bengkulu," katanya.(ADV/MSD)
