Penanggulangan Maraknya Geng Motor dan Kenakalan Remaja di Bengkulu: FGD Sebagai Solusi Bersama
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Dalam rangka mengatasi maraknya geng motor dan kenakalan remaja di Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Mercure Bengkulu pada Selasa (29/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pihak guna berdiskusi dan mencari solusi atas persoalan sosial yang semakin meresahkan.
Dalam FGD tersebut, turut hadir Wakil Kepala Polda Bengkulu, Brigjen Pol Agus Salim; Pj Sekda Kota Bengkulu, Eko Agusrianto; Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Lilik Mulyadi; Ketua MUI, Rohimin; serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, Kemenag, Korem 041 Gamas, Danlanal, Forkopimda, dan OPD terkait. Selain itu, sejumlah perwakilan dari sekolah seperti SMP, MAN, SMA, dan SMK di Provinsi Bengkulu juga ikut berpartisipasi.
Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada para remaja yang sedang mencari jati diri. Ia menyoroti fenomena geng motor dan kenakalan remaja sebagai gejala penyimpangan yang perlu ditangani dengan serius karena berdampak merugikan masyarakat luas.
Kapolda menegaskan bahwa banyak tindakan kriminal, termasuk perusakan fasilitas umum, sering dimulai dari aktivitas geng motor. Oleh karena itu, FGD dianggap sebagai forum penting untuk merumuskan langkah konkret dalam menangani permasalahan ini.
Selain itu, Kapolda juga menekankan perlunya memberikan arahan yang tepat kepada remaja dalam proses pencarian identitas diri mereka. Tanpa arahan tersebut, remaja berpotensi terjebak dalam tindakan kriminal yang merugikan.
Kapolda berharap melalui FGD ini, berbagai pihak dapat bekerjasama dalam menanggulangi fenomena geng motor dan kenakalan remaja. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan perilaku menyimpang seperti tawuran dan kekerasan fisik bisa ditekan.
Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, yang juga hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa persoalan geng motor dan kenakalan remaja bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
Rosjonsyah meminta adanya sinergi yang lebih erat antara sekolah, masyarakat, dan aparat hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para remaja. Ia juga menekankan perlunya memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) di sekolah-sekolah sebagai upaya pendukung dalam mengatasi permasalahan ini.
"Sekolah tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi permasalahan ini tanpa dukungan masyarakat dan aparat hukum. Edukasi yang baik harus menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter generasi penerus kita," tutup Rosjonsyah.(adv)
