Skip to main content
x
Bupati Rachmat Riyanto Ungkap Tantangan Fiskal Bengkulu Tengah di Podcast Tribun Bengkulu, 08/10/2025 (Diky/Mediasinardunia.com)

Bupati Rachmat Riyanto Ungkap Tantangan Fiskal Bengkulu Tengah di Podcast Tribun Bengkulu

Bengkulu Tengah, Mediasinardunia.com - Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P., kembali menunjukkan transparansi anggaran daerah dengan tampil dalam podcast eksklusif di kantor Tribun Bengkulu pada Rabu (08/10). Bertema "Efisiensi Anggaran dan Arah Pembangunan di Bengkulu Tengah," Bupati menyoroti tantangan fiskal daerah dan dampak pemangkasan transfer dari pemerintah pusat terhadap program pembangunan infrastruktur.

Efisiensi Ketat dan Kewaspadaan Tinggi
Bupati Rachmat Riyanto menjelaskan bahwa Pemkab Bengkulu Tengah terus berkomitmen menjalankan efisiensi anggaran dan transparansi yang ketat, terutama pasca-pemotongan anggaran APBD di tahun 2026 mendatang.

"Kami mendapatkan kabar yang lagi-lagi kurang enak dirasakan, akibat pemotongan dana APBD dari pemerintah pusat. Setelah melakukan efisiensi maksimal pada pos-pos non-prioritas pada tahun 2025 ini, kemungkinan di tahun 2026 mendatang dana dari APBD untuk pembangunan fisik akan ditunda, terkecuali untuk pembangunan Masjid Agung Bengkulu Tengah tetap kami usahakan," ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur Bergantung pada Pusat
Dalam sesi podcast yang menarik perhatian tersebut, Bupati Rachmat menyampaikan kekhawatiran besar jelang tahun anggaran 2026, karena pembangunan infrastruktur daerah dikhawatirkan akan sangat bergantung pada Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres). Tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan ruang fiskal daerah yang semakin menyempit akibat penurunan signifikan dalam Dana Transfer dari Pusat.

"Mulai tahun 2026, pembangunan infrastruktur di daerah dikhawatirkan akan sangat bergantung pada bantuan dari Instruksi Presiden (Inpres) atau pendanaan khusus dari pemerintah pusat. Bengkulu Tengah yang memiliki keterbatasan fiskal akan kesulitan menjalankan program pembangunan wajib apabila terjadi pemangkasan transfer daerah," jelasnya.

Namun, ia menegaskan komitmen untuk berjuang agar masyarakat Bengkulu Tengah tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. "Seluruh kepala OPD akan digerakkan agar dapat membantu proses pengajuan proposal kepada Kementerian. Seluruh stakeholder dan pemerintahan akan dikerahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama agar program pembangunan jalan maupun ketahanan pangan di Bengkulu Tengah yang merupakan program prioritas dapat berjalan sejalan dengan proyek-proyek pembangunan di daerah lainnya," tambahnya.

Bupati menggunakan kesempatan ini untuk meminta dukungan penuh dari media dan masyarakat agar wacana penambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat benar-benar terealisasi di tahun 2026, sehingga program pembangunan strategis di Bengkulu Tengah bisa terus berjalan stabil dan akseleratif.

"Saya memastikan bahwa pemerintah akan selalu ada di tengah masyarakat, serta pelayanan publik tidak terganggu dan kami selaku pemerintah daerah akan selalu merespons keluhan masyarakat," tutupnya.