Skip to main content
x
Dinsos Kepahiang Gelar Sarasehan (Ari/Mediasinardunia.com)

Dinsos Kepahiang Gelar Sarasehan, Dorong Sinergi Penanganan Masalah Sosial

Kepahiang, Mediasinardunia.com - Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Sarasehan guna mendiskusikan sinergi dan kolaborasi dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat. Kepala Dinas Sosial, H. Helmi Johan, M.Pd., menyatakan bahwa permasalahan sosial di masyarakat sangat beragam, mulai dari kemiskinan, orang dengan gangguan jiwa, hingga persoalan sosial lainnya.

Menurut Helmi, penanganan permasalahan sosial diharapkan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang efektif. Ia menyayangkan bahwa belakangan ini, informasi mengenai persoalan sosial lebih sering didapatkan dari media sosial yang viral, dibandingkan laporan langsung dari masyarakat ke Dinas Sosial.

"Kita ingin adanya sinergi dan kolaborasi dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat di Kabupaten Kepahiang, sebab banyak sekali persoalan penanganan sosial yang harus kita tangani bersama," kata Helmi.

Helmi menegaskan pentingnya optimalisasi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Sistem ini berfungsi mengelola dan memverifikasi data warga yang berhak menerima bantuan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Manfaatkan sistem SIKS-NG ini dengan maksimal, utamanya terkait dengan kelayakan warga penerima bantuan sosial," ujar Helmi.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Penyamun, Rasmandani, menyoroti adanya warga yang secara ekonomi dinilai layak, namun masih menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Padahal, pemerintah desa telah meminta operator SIKS-NG untuk menghapus data tersebut atau menghentikan sementara penyaluran, namun bantuan tersebut kembali diterima oleh warga bersangkutan.

"Jangan sampai ada dugaan permainan dari pemerintah desa dan Dinsos. Data yang diajukan ke operator agar benar-benar diverifikasi. Pemerintah desa yang lebih tahu kondisi riil masyarakat desa, seperti masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan, buruh tani dinilai layak mendapatkan Bansos. Harapan kami, operator dapat mengusulkan data warga ini," ujar Rasmandani.