Gubernur Helmi Hasan: Seluruh Rumah Roboh Akibat Gempa Akan Dibangun Kembali Tanpa APBD
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memastikan bahwa seluruh rumah yang roboh akibat gempa akan dibangun kembali, menariknya tanpa mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Minggu (25/5), Helmi mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan dana sebesar Rp 4,7 miliar untuk membiayai pembangunan ulang dan perbaikan rumah-rumah warga yang terdampak gempa.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap rakyat. Kami ingin semua yang kehilangan rumah dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak, dan kami tidak akan menunggu prosedur panjang dari APBD,” kata Helmi Hasan dengan suara tegas namun tenang.
Menariknya, sumber dana untuk proyek cepat tanggap ini berasal dari skema gotong royong. Dana ini dihimpun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), donasi dari Pemkot dan Pemkab, Bank Bengkulu, serta bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu.
“Tidak menggunakan APBD agar prosesnya dapat berjalan cepat. Semua ini adalah hasil kolaborasi antara Pemprov, Pemkot, para bupati, dunia usaha, dan masyarakat yang ingin membantu,” ujar Helmi.
“Intinya, kita tidak dapat membiarkan warga terlalu lama tinggal di pengungsian atau tidur beratapkan langit.”
Langkah Gubernur Helmi mendapat sambutan positif dari masyarakat dan sejumlah tokoh. Sejumlah rumah yang hancur akibat gempa berkekuatan 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu pekan lalu kini menjadi fokus perhatian pemerintah.
Helmi juga mengumumkan target ambisius: semua pembangunan dan perbaikan harus selesai dalam waktu satu bulan. "Satu bulan, tidak boleh lebih! Kita harus bekerja cepat, rakyat sudah cukup menderita," tegasnya.
Rencana ini juga mencakup rumah-rumah yang rusak berat tetapi tidak sepenuhnya roboh dan tidak layak huni. Tim teknis dari Dinas PUPR dan BPBD akan turun langsung untuk memverifikasi data dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.
“Satu rumah pun tidak boleh terlewat. Kami pastikan tidak ada warga yang luput dari pendataan,” ujar Helmi.
