Bahas RKPD Tahun 2025, Pemda Kabupaten Kaur Gelar Forum Konsultasi Publik
KAUR, Mediasinardunia.com - Sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupten Kaur Tahun 2025, Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan ( Bappeda-Litbang ) Kabupaten Kaur menggelar acara Forum Konsultasi Publik dengan tema " Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat ". Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Kaur H. Lismidianto, S.H.,M.H yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Sinaruddin bertempat di Aula lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur Kamis ( 7/3/2024 ).
Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten III, Kepala OPD, Sekretaris, Kepala Instansi Vertikal, Para Camat, Kepala Bagian, Pimpinan Organisasi Non Pemerintahan dan Perwakilan Media, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Tokoh Perempuan yang ada di Kabupaten Kaur.
Pada kesempatan tersebut Asisten I mengucapkan terima kasih kepada seluruh Peserta yang telah hadir dalam kegiatan FKP Penyusunan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2025. Karena hal ini merupakan sebuah wujud kolaborasi, kontribusi ide dan pemikiran dalam rangka menuju kabupaten Kaur yang lebih baik.
" Melalui Forum Konsultasi Publik ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan ide - ide dan gagasan strategisnya sebagai pertimbangan dalam penyusunan RKPD di Tahun 2025, serta dalam hal ini juga dibutuhkan dorongan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk mewujudkan rencana kerja pemerintah daerah ini ", ujar Sinaruddin.
Lebih lanjut Sinaruddin mengatakan bahwa rencana kerja pemerintah daerah atau sering disingkat dengan RKPD merupakan landasan strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangungandalam satu tahun yang disusun berdasarkan kajian dan juga melalui hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya ialah melalui Forum Konsultasi Publik ini.
Dengan adanya kegiatan Forum Konsultasi Publik seperti ini berbagai permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi rencana kerja pemerintah daerah, diantaranya permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan permasalahan pada aspek daya saing daerah, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan isu global lainnya dapat ditangani bersama. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan yang sistematik dan terukur dalam memanfaatkan sumber daya yang kita miliki agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan di tahun 2025 nanti ", ungkapnya.
Sementara itu dalam kegiatan itu Kepala Bidang P2PE Bappeda-Litbang Kabupaten Kaur Yulizar menjelaskan dalam penyusunan RKPD harus berdasarkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), terutama pada OPD yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial.
" Untuk menyusun dan merumuskan RKPD, hal yang harus diperhatikan oleh setiap OPD adalah dari segi IKU-nya. Dalam hal pencapaian target pembangunan harus realistis dan rasional ", jelas Yulizar saat memaparkan materinya.
Selain itu Yulizar juga meminta agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus memperhatikan peningkatan pelayanan kebakaran dengan menerapkan SOP penanggulangan kebakaran, tingkat waktu tanggap dan lain sebagainya. Hal tersebut perlu dijadikan Indikator Kinerja Utama Dinas. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kaur, Yulizar pun mengharapkan demikian.
Diakhir kegiatan tersebut dilakukan penanda tanganan oleh setiap perwakilan pemangku kepentingan terhadap Berita Acara Kesepakatan yang berisikan masukan dan saran dari seluruh peserta FKP. (rls mda sntr)
