Gubernur Mahyeldi Lobi BPH Migas, Kuota Biosolar Sumbar Bertambah 70 Ribu KL
Sumatera Barat, Mediasinardunia.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, berhasil melobi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar sebanyak 70 ribu kilo liter. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar tersebut di Ranah Minang.
"Kita sudah menyurati BPH Migas sejak Agustus 2025 dan alhamdulillah usulan itu dikabulkan," kata Mahyeldi di Padang, Senin.
Mantan Wali Kota Padang itu menjelaskan bahwa terhitung sejak awal Oktober 2025, kuota biosolar untuk Sumbar bertambah sekitar 70 ribu kilo liter (KL). Tambahan ini diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan biosolar di Sumbar hingga akhir tahun.
Dengan tambahan ini, total alokasi biosolar Sumbar saat ini menjadi sekitar 566.000 KL, meningkat sekitar 15 persen dari kuota sebelumnya yang sebesar 497.874 KL. BPH Migas juga telah memastikan bahwa pasokan BBM dari Pertamina ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan segera kembali normal.
"Kita berharap Pertamina segera mendistribusikannya secara merata ke seluruh SPBU agar antrean panjang dapat terurai dalam waktu dekat dan memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Helmi Heriyanto, menyatakan bahwa setelah keputusan penambahan kuota diterbitkan, pihaknya langsung berkoordinasi intensif dengan Pertamina untuk mempercepat proses distribusi ke seluruh kabupaten/kota.
"Karena keputusan baru keluar pada awal Oktober, tentu perlu waktu untuk penyesuaian teknis pengiriman. Insyaallah dalam waktu dekat pasokan akan normal," ujarnya pada Sabtu, 1 November 2025.
Penambahan kuota biosolar ini diharapkan menjadi solusi konkret atas kebutuhan energi masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha transportasi di Ranah Minang yang selama ini bergantung pada BBM subsidi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum RTLP Tegak Lurus Prabowo, Ir. H. Arse Pane, saat mengunjungi Provinsi Sumbar di Kabupaten Pesisir Selatan beberapa bulan lalu, juga telah menghubungi Kementerian BPH Migas. Hal ini dikarenakan saat beliau turun ke lapangan, hampir semua SPBU di Sumbar yang ditemui, mulai dari Kota Padang hingga Pesisir Selatan, tidak memiliki stok solar. Kejadian ini membuatnya kesal karena stok solar serentak habis di setiap SPBU di beberapa wilayah di Provinsi Sumbar, yang dapat memperlambat laju perekonomian, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai sopir.
