Skip to main content
x
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2024 diadakan di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden, berbagai pejabat negara, kepala lembaga, dan auditor internal dari seluruh Indonesia, Rabu (22/5/24). (Diky/mediasinardunia.com)

Menjaga Integritas Negara: Tantangan dan Peluang Pengawasan Intern di Era Digital

Kaur, Mediasinardunia.com - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2024 diadakan di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden, berbagai pejabat negara, kepala lembaga, dan auditor internal dari seluruh Indonesia, Rabu (22/5/24). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi penyelenggara acara dengan tema "Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan".

Dalam sambutannya, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menggarisbawahi peran penting pengawasan intern dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa pengawasan intern bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga mencegah penyimpangan serta memastikan program-program berjalan sesuai tujuan. Kepala BPKP juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai 78.68 triliun dan penghematan belanja negara senilai 192.93 triliun.

Rakornas kali ini juga membahas tantangan dan peluang di era digital, terutama dalam implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Presiden Jokowi menyoroti bahwa tantangan ke depan semakin berat dengan program belanja pemerintah yang semakin besar dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karena itu, BPKP perlu terus berinovasi dalam melakukan tugas pengawasannya.

Sejumlah rekomendasi dihasilkan dari Rakornas ini, termasuk peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kerjasama antar lembaga pengawasan. Para peserta berharap rekomendasi tersebut segera diimplementasikan guna memperkuat tata kelola dan akuntabilitas di berbagai sektor pemerintahan, demi mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. BPKP dan Apip diharapkan dapat memberikan solusi serta kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia.

(Rilis MC Kaur)