Pemerintah Provinsi Bengkulu Luncurkan Satuan Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Gizi
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Di tengah giatnya program nasional untuk mengurangi angka stunting, Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat. Pada hari Rabu (13/8), Ruang Pola Merah Putih di Kantor Gubernur Bengkulu dipenuhi oleh para pejabat, staf teknis, dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak hanya datang untuk mendengar, tetapi juga untuk membahas isu kesehatan yang berdampak langsung bagi masa depan anak-anak Bengkulu: pembangunan Satuan Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rapat evaluasi ini sangat penting karena SPPG bukan hanya sekadar bangunan fisik. SPPG akan berfungsi sebagai pos pemantau untuk mengumpulkan data gizi masyarakat, memetakan permasalahan, dan menjadi basis intervensi guna menekan angka stunting.
Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang dengan suara mantap memaparkan capaian dalam dua minggu terakhir. Dari target 143 SPPG yang tersebar di 129 kecamatan, sudah ada 28 unit yang telah berdiri dan siap beroperasi.
“Tim Bengkulu telah membentuk satgas percepatan. Kami sudah dua kali mengadakan rapat dengan mengundang walikota dan bupati untuk memastikan langkah di lapangan sejalan. Percepatan ini bukan hanya mengenai pembangunan gedung, tetapi juga menyiapkan SDM, peralatan, dan sistem pelaporan,” tegas Herwan.
Ia menambahkan bahwa SPPG harus hadir sebagai sistem yang matang, bukan sekadar tumpukan batu bata. “Jika fisiknya ada tapi SDM dan alatnya tidak siap, hasilnya tetap nol,” imbuhnya.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan penuh. Inspektur III, Andi Muhammad Yusuf, hadir langsung di Bengkulu untuk memastikan bahwa langkah daerah ini sejalan dengan target nasional.
“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar di 10 kabupaten di Bengkulu. Besok pagi, tim kami akan turun serentak. Ada empat tim yang bekerja secara paralel, masing-masing mencakup tiga kabupaten selama tiga hari,” ungkap Andi.
Itjen Kemendagri menilai SPPG sebagai instrumen penting, layaknya menara kontrol gizi yang akan memantau kondisi nyata masyarakat. Data yang dihasilkan akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam memerangi stunting yang masih menjadi permasalahan di banyak desa.
Meskipun data terbaru menunjukkan tren penurunan angka stunting di Bengkulu, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Stunting bukan hanya masalah fisik anak yang pendek, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Dalam konteks ini, SPPG akan menjadi ujung tombak. Petugas di SPPG akan mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan anak-anak, serta memantau asupan gizi dan pola makan keluarga.
“Jika ada gejala awal, intervensi dapat dilakukan langsung. Itulah mengapa SPPG harus bekerja cepat dan akurat,” kata Herwan.
Rapat evaluasi kemarin juga membahas pentingnya kolaborasi. Kesehatan anak bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemerintah desa, mulai dari edukasi gizi di sekolah hingga bantuan pangan untuk keluarga berisiko. Oleh karena itu, pembentukan satgas percepatan melibatkan lintas sektor.
Satgas ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pusat, pemerintah provinsi, dan pelaksanaan di kabupaten/kota.
Bagi Pemprov Bengkulu, evaluasi ini adalah momentum penting. Mereka ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk SPPG benar-benar membawa perubahan nyata. “Jangan sampai bangunan SPPG berdiri megah tetapi tidak aktif. Kita harus menjaga keberlanjutan program ini,” ujar Herwan.
Andi dari Itjen Kemendagri menutup rapat dengan pesan singkat namun tegas: “SPPG bukan hanya program, ini adalah warisan untuk generasi kita. Jika kita gagal, kita gagal sebagai bangsa.”