Pemkab Kaur Komitmen Tekan Angka Stunting Melalui Anggaran dan Inovasi Pelayanan Publik
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui alokasi anggaran yang signifikan serta inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.PdI, saat menghadiri Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2025 di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (27/8/2025).
Abdul Hamid menjelaskan bahwa Pemkab Kaur telah berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 2,8 persen berdasarkan data E-PPGBM Februari 2025. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu (18,8%) dan tingkat nasional (19,8%).
Untuk memperkuat pencapaian tersebut, Pemkab Kaur menetapkan 40 desa sebagai lokasi prioritas dengan dukungan anggaran mencapai Rp29,57 miliar pada tahun 2025, yang diproyeksikan meningkat menjadi Rp30 miliar pada 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk program bantuan makanan tambahan, penyediaan air bersih, hibah sanitasi, serta perbaikan rumah tidak layak huni.
Selain penguatan anggaran, Pemkab Kaur juga menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik, seperti program TABURI KULE (Teman Ibu Hamil Risiko Tinggi di Lungkang Kule), pemberian PMT lokal, serta sosialisasi gizi bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan delapan aksi konvergensi secara menyeluruh dengan melibatkan perangkat desa, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat. Tujuannya jelas: untuk melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan bebas stunting,” tegas Abdul Hamid.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Provinsi, turut hadir bersama seluruh wakil bupati/wakil wali kota se-Provinsi Bengkulu serta unsur Forkopimda. Gubernur menekankan bahwa penurunan stunting harus dilakukan secara serius, terintegrasi, dan melibatkan semua pihak.
“Stunting adalah masalah kompleks, bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga terkait dengan pembangunan manusia. Oleh karena itu, peran lintas sektoral sangatlah penting,” tegas Mian.
Ia juga menambahkan bahwa penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 18,8 persen. Untuk mempercepat penurunan angka tersebut, Mian menekankan pentingnya sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media.
