Pemkab Lebong Gelar Exit Meeting BPK, Komitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan
Lebong, Mediasinardunia.com - Pemerintah Kabupaten Lebong menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui pelaksanaan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (29/12/2025) di Graha Bina Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lebong, Bambang ASB, S.Sos., M.Si.
Exit Meeting ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan BPK Provinsi terhadap laporan dan pengelolaan keuangan Pemkab Lebong untuk Tahun Anggaran 2025. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian gambaran umum hasil pemeriksaan serta rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti demi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bambang ASB menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK atas profesionalisme dan kerja sama yang baik selama proses audit berlangsung. Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan terhadap sistem administrasi dan keuangan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Lebong berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang berlaku. Ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Bambang.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, kesalahan administrasi maupun kelemahan pengelolaan keuangan yang ditemukan dapat diperbaiki secara sistematis dan berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong, perwakilan BPK Provinsi, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas PUPR-HUB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DP3AP2KB, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Perwakilan BPK menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan bersifat konstruktif dan ditujukan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. BPK juga mengharapkan adanya tindak lanjut yang serius agar rekomendasi yang diberikan dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Melalui pelaksanaan Exit Meeting ini, Pemkab Lebong menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Lebong.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa, Pemkab Lebong optimis dapat terus melakukan pembenahan dan menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.
