Pemprov Bengkulu Tegaskan Komitmen Inklusivitas: Penyandang Disabilitas Sebagai Pilar Penting Pembangunan
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menegaskan komitmennya untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam proses pembangunan. Dalam semangat inklusivitas yang nyata, kelompok penyandang disabilitas diposisikan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, bukan sekadar objek bantuan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu di Gedung Pola, Kantor Gubernur, pada Rabu (25/6).
Dalam sambutannya, Herwan menegaskan bahwa kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian melalui program andalan “Bantu Rakyat” tidak boleh berhenti pada masyarakat umum saja. Kelompok disabilitas harus menjadi bagian dari strategi pembangunan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. "Pemerintah hadir untuk semua, termasuk teman-teman disabilitas. Melalui Dinas Sosial, Pemprov siap memfasilitasi program-program dari PPDI. Silakan siapkan kebutuhan dan gagasan konkrit, pemerintah siap mendukung," ujar Herwan.
Rumah Baru bagi Para Pejuang Inklusivitas
Pelantikan pengurus baru PPDI ini membawa angin segar bagi penyandang disabilitas di Bengkulu. Kehadiran organisasi ini menjadi “rumah besar” bagi mereka yang selama ini berada di pinggir pusaran kebijakan. Pelantikan juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat barisan dan memperjelas arah perjuangan. Zulfahmi, Koordinator PPDI Wilayah Barat Indonesia yang hadir secara langsung, menegaskan bahwa PPDI bukan organisasi politik, melainkan wadah sosial yang fokus pada advokasi dan pemberdayaan disabilitas.
“Tugas utama kita adalah memperjuangkan hak, bukan jabatan. Ini adalah gerakan sosial yang mengedepankan kemandirian, kesetaraan, dan integrasi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan,” tegasnya. Zulfahmi juga mengingatkan agar PPDI menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang ramah disabilitas.
PPDI memiliki visi besar untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif, dan terintegrasi dalam masyarakat. Meskipun ini bukan pekerjaan ringan, bukan pula mustahil. Sebagai bentuk keseriusan, struktur DPD PPDI Provinsi Bengkulu periode 2025–2030 dibentuk dengan susunan yang lengkap dan profesional. Dipimpin oleh Rahmat Istari sebagai Ketua, organisasi ini diperkuat oleh pengurus dari berbagai latar belakang, mulai dari Wakil Ketua Dodi Ahmad, Sekretaris Sigit Nanang Widodo, hingga Bendahara Dian Febrianti, yang semuanya siap menggerakkan roda organisasi ke arah perubahan.
PPDI juga membentuk tujuh biro fungsional, meliputi Biro Manajemen Organisasi dan Inovasi, Biro Perlindungan Hukum dan Advokasi, Biro Ekonomi dan UMKM, Biro Olahraga dan Kesenian, Biro Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial, Biro Aksesibilitas dan Pengawasan, serta Biro Humas dan Publikasi. “Kami akan berjuang agar hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya diakui di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan. Kami ingin menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan,” tegas Rahmat Istari, Ketua DPD PPDI Bengkulu yang baru dilantik.
Pelantikan ini juga menantang stigma lama yang sering melekat pada kelompok disabilitas, bahwa disabilitas bukanlah tentang kekurangan, melainkan tentang perbedaan. Mereka bukan beban, melainkan potensi besar yang selama ini belum diberi ruang cukup. Pemprov Bengkulu melalui Program Bantu Rakyat pun berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya. Program sosial, pelatihan kerja, bantuan UMKM, hingga fasilitas publik yang inklusif kini mulai diarahkan untuk menyasar kelompok ini secara khusus.
