Peningkatan Kerjasama dalam Pengiriman Tanaman Herbal Menuju TSTH2
Kaur, Mediasinardunia.com - Zoom Meeting Tentang Rakor Pusda Pembahasan Surat Dukungan Bibit Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) yang berlangsung di Aula Lantai III Setda Kabupaten Kaur pada Kamis, 01 Agustus 2024, dihadiri oleh Hamedi Dianri selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Henry Faizal selaku Kadis Lingkungan Hidup.
Abdul Rahman, S.P., M.P., selaku Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan, menyampaikan Skema Pengiriman Tanaman Herbal Endemik Indonesia. Tanaman herbal dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, kecuali dari Pulau Sumatera, dikumpulkan menggunakan jalur udara ke Bandara Halim Perdanakusuma dan selanjutnya dikirimkan ke Bandara Silangit menuju TSTH2 dengan kerjasama TNI AU, TNI AD, dan Badan Karantina Indonesia. Sementara itu, tanaman herbal dari Pulau Sumatera dikirimkan melalui jalur darat menggunakan Kontainer ke TSTH2.
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti menekankan pentingnya identifikasi tanaman herbal endemik di setiap Kabupaten/Kota, pengumpulan tanaman, prosedur penyiapan bibit tanaman, penanganan sebelum pengiriman, dan penunjukkan penanggungjawab dari Pemerintah Daerah untuk memastikan kelancaran proses pengiriman.
Selain itu, Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) diharapkan dapat menjadi pendukung program hortikultura dan penggunaan bibit unggul serta tanaman herbal. Pemerintah berusaha untuk menjadikan obat-obatan herbal ini lebih bermanfaat dan akan terus mengembangkan TSTH2 di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat global.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc. turut memberikan arahan terkait identifikasi tanaman herbal endemik di level daerah, pengumpulan tanaman, penyiapan bibit, penanganan sebelum pengiriman, dan penunjukkan penanggungjawab, serta menginformasikan bahwa pertemuan hari ini adalah awal dan akan dilanjutkan dengan zoom meeting pada Senin, 5 Agustus 2024 dengan partisipasi Kepala Daerah, Walikota, Bupati, dan Dinas Pertanian.
