Indonesia Melangkah ke Depan: Peluang dan Keuntungan Menjadi Anggota OECD
Jakarta, Mediasinardunia.com - Indonesia akan mendapatkan berbagai keuntungan jika menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Prio Pambudi, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki status sebagai negara aksesi OECD. Status ini resmi diperoleh setelah disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024.
Saat ini, terdapat 7 negara aksesi OECD termasuk Indonesia. Setelah mencapai tahapan adopsi peta jalan OECD, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemerintah adalah proses self-assessment dan penyusunan memorandum awal yang diharapkan selesai dalam 250 hari ke depan.
Untuk memastikan koordinasi nasional yang baik, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai Wakil Ketua.
Edi Prio Pambudi juga menyebutkan beberapa keuntungan jika Indonesia menjadi anggota OECD, di antaranya adalah memperoleh akses yang lebih mudah ke negara-negara anggota OECD serta mendorong investasi. OECD juga akan membantu dalam pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia.
Indonesia akan direview oleh U.S Department of State yang bekerja sama dengan OECD terkait industri semikonduktor. Proses review ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global semikonduktor dan meningkatkan investasi asing di sektor tersebut.
Edi menambahkan bahwa semikonduktor merupakan industri yang strategis karena banyak negara bersaing dalam hal ini. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memahami dan membangun ekosistem semikonduktor untuk meningkatkan daya saing di bidang ini. Tim OECD Semiconductor direncanakan akan melakukan fact-finding mission di Indonesia pada pertengahan 2024 untuk proses review yang berlangsung selama 6-8 bulan.
(Rilis DF)
