Skip to main content
x
Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, saat membuka Kick Off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund, bertempat di Hotel Nala Sea Side, Senin 23/12/2024.(Ari/Mediasinardunia.com)

Misi Bersama: Pemprov Bengkulu dan KKI Warsi Berjuang untuk Selamatkan Hutan dan Tingkatkan Kesejahteraan

Bengkulu, Mediasinardunia.com - Perubahan iklim berdampak pada suhu bumi, ekosistem, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis dilakukan untuk mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Salah satu langkah yang diambil adalah perlindungan kawasan hutan melalui pengelolaan yang kolaboratif, integratif, dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif di tingkat tapak.

Melalui skema Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) atau dikenal sebagai Dana Iklim Hijau, pemerintah Indonesia telah menyetujui proposal untuk mengakses dana pembayaran berbasis hasil. Provinsi Bengkulu sendiri mendapatkan insentif karbon sebesar $ 757.255 atau sekitar Rp 11,8 miliar.

Dana tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana, pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan, serta evaluasi hasil program.

Dalam Kick Off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund yang dilaksanakan di Hotel Nala Sea Side pada Senin (23/12/2024), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menegaskan bahwa program ini difokuskan pada upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keanekaragaman hayati, serta penguatan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini akan dilaksanakan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu.

Rosjonsyah menyampaikan bahwa bantuan sebesar 11 miliar yang diterima Provinsi Bengkulu akan digunakan untuk reboisasi hutan yang rusak, hal ini sangat penting untuk menghadapi cuaca ekstrem dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi, menjelaskan bahwa upaya untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) dilakukan melalui tata kelola hutan yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan masyarakat. KKI Warsi berperan sebagai perantara antara BPDLH dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan DLHK sebagai leading sector dalam pelaksanaan program ini. Kerja sama intensif dengan DLHK dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.