Optimalkan Tata Kelola, Pemprov Bengkulu dan Kemendagri Bahas Pengawasan OPD
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Entry Meeting Pengawasan Daerah oleh Inspektorat Jenderal, Rabu (6/5/2026), di Kantor Gubernur Bengkulu. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu. Forum ini diharapkan melahirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD Provinsi Bengkulu dan jajaran terkait. Agenda utamanya adalah pemaparan rencana kerja tim Pengawas Ahli Utama dari Kemendagri yang akan melakukan pengawasan langsung terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengawas Ahli Utama Kemendagri, Azwan, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bagian dari pembinaan yang konstruktif. Pemerintah pusat ingin memastikan setiap OPD menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan serta prinsip good governance.
Dalam paparannya, Azwan merinci lima aspek utama yang menjadi fokus pengawasan, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kualitas pelayanan publik, kerja sama antar-daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, serta implementasi program strategis nasional. Kelima poin tersebut dinilai krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Pengawasan ini adalah bagian dari pembinaan. Jika ditemukan masalah, akan diberikan solusi. Namun, jika temuan tersebut tidak ditindaklanjuti, tentu akan berdampak buruk pada kinerja pemerintah daerah,” ujar Azwan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program strategis nasional juga menjadi perhatian utama. Beberapa program yang dievaluasi antara lain penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan penanganan stunting, pengurangan angka pengangguran terbuka, hingga pelaksanaan program Indonesia Asri dan prioritas nasional lainnya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh OPD selama proses pengawasan berlangsung. Ia meminta agar setiap perangkat daerah bersikap terbuka, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan tim pengawas.
“Kepada seluruh kepala OPD, kami harapkan bersikap terbuka dan kooperatif saat tim meminta data. Ini penting agar proses evaluasi berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran,” tegas Nandar.
Menurutnya, keterbukaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan tim pengawas menjadi kunci utama peningkatan kualitas tata kelola. Hasil pengawasan ini nantinya harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kinerja seluruh jajaran. Diharapkan, hasil pengawasan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan menjadi perbaikan nyata di lapangan.
Dengan arahan pengawasan yang terarah dan pembinaan berkelanjutan, Pemprov Bengkulu optimis dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang akuntabel dan berdaya saing.
