Pemerintah Provinsi Bengkulu Bentuk Tim Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan Pulau Enggano
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membangun Pulau Enggano bukan sekadar janji manis di atas kertas. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai.
Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor A.304.DISHUB Tahun 2025 dan segera bergerak cepat di lapangan. Langkah ini merupakan tindak lanjut konkrit atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano.
Tim tersebut bukan sekadar forum koordinasi biasa, melainkan berisi perwakilan belasan kementerian/lembaga pusat yang diharapkan bekerja nyata untuk mempercepat pembangunan di kawasan paling barat Provinsi Bengkulu.
"Semua kementerian yang tercantum dalam Inpres sudah kita libatkan dalam tim ini. Kita ingin satu bahasa, satu langkah, satu tujuan: menyelamatkan dan membangun Enggano," tegas Gubernur Helmi Hasan.
Salah satu misi utama tim ini adalah mempercepat normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, yang selama ini menjadi penghubung utama logistik dari dan ke Enggano. Pendangkalan alur pelabuhan selama berbulan-bulan menyebabkan terganggunya distribusi barang, akses transportasi, dan pasokan logistik ke Enggano.
"Jika alur pelabuhan tidak dibenahi, Enggano akan terus terisolasi. Itulah sebabnya kita bentuk tim ini agar pekerjaan lintas sektor bisa saling mendukung," ujar Helmi.
Ia menegaskan bahwa penanganan Enggano tidak bisa diserahkan kepada satu instansi atau daerah saja. Perlu kerja sama lintas kementerian, lintas sektor, dan lintas kewenangan. Kehadiran pemerintah pusat harus terasa hingga ke titik terluar seperti Enggano.
Langkah cepat mulai terlihat, salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mengirimkan kapal ke perairan Enggano dan merencanakan pembangunan kampung nelayan modern di sana. Ini menjadi angin segar bagi warga yang menggantungkan hidup dari laut tetapi belum tersentuh infrastruktur perikanan yang memadai.
"Kita ingin nelayan Enggano memiliki fasilitas yang layak. Bukan hanya kapal dan alat tangkap, tetapi juga tempat bersandar yang aman dan pasar yang stabil."
Selain KKP, kementerian lain diharapkan segera mengirim tim teknis ke Enggano untuk meninjau kebutuhan riil masyarakat secara langsung, mulai dari energi, pendidikan, kesehatan, transportasi udara, hingga digitalisasi dan sinyal internet.
Tim Koordinasi ini berada di bawah komando Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan bertanggung jawab penuh kepada Gubernur. Artinya, seluruh progres, hambatan, dan solusi harus dilaporkan rutin ke pucuk pimpinan daerah tanpa birokrasi bertele-tele.
"Tidak ada alasan lambat karena jarak atau prosedur. Semua harus bergerak cepat. Ini bukan proyek biasa; ini misi negara," tandas Helmi.
Segala biaya operasional tim akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, ditambah sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini diatur dalam keputusan gubernur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja tim.
Pembentukan tim ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak main-main dalam menyikapi persoalan Enggano. Di tengah tantangan geografis dan minimnya perhatian pusat selama bertahun-tahun, Helmi Hasan ingin menjadikan Enggano sebagai wajah baru pembangunan yang adil dan merata.
"Enggano bukan pinggiran. Ia adalah halaman depan Indonesia di Samudera Hindia. Sudah saatnya kita hadir di sana secara utuh, bukan sambil lalu," pungkas Helmi.
