DPRD Bengkulu Pastikan Proyek Infrastruktur di Kabupaten Kaur Terus Berlanjut dengan Anggaran Rp 11 Miliar
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Darhan, menyampaikan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu tetap berjalan dan segera dilelang. Khususnya di Kabupaten Kaur, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 11 miliar.
"Kami bersyukur karena tahun ini wilayah Kabupaten Kaur, khususnya Kecamatan Kelam Tengah, Kaur Utara, Padangguci Hulu, hingga Datarlebar, mendapatkan pembangunan jalan. Ini menjadi momen bersejarah, karena terakhir kali pembangunan dilakukan pada era Orde Baru," ujar Darhan pada Selasa, 20 Mei 2025.
Di kesempatan terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur, hasil dari efisiensi APBD Provinsi Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), berkisar antara Rp 500 hingga Rp 600 miliar.
"Dengan anggaran yang sudah teralokasikan tersebut, kami berharap agar proses lelang dapat segera dilaksanakan," lanjut Juhaili.
Ia menambahkan bahwa saat ini sudah hampir memasuki semester pertama tahun ini, dan proses lelang juga membutuhkan waktu.
"Oleh karena itu, kami mendorong agar alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera dilakukan proses lelang, sehingga terhindar dari keterlambatan pelaksanaan di masyarakat," harap Juhaili.
Menurut Juhaili, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ini murni berasal dari efisiensi APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
"Jadi, agar hasil efisiensi tersebut bisa direalisasikan secara maksimal, pelaksanaannya harus segera dilakukan. Terlebih, waktu sudah mendekati dan semester kedua tahun ini akan memasuki musim hujan," tuturnya.
Juhaili menambahkan, dari penjelasan Dinas PUPR dalam rapat mitra baru-baru ini, sudah ada beberapa kegiatan yang telah memasuki tahap lelang dan ada yang telah menentukan pemenang.
"Sebagian kegiatan lainnya masih dalam tahap kajian teknis. Kami berharap realisasi anggaran dapat segera dilakukan," ujar Juhaili.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini tersebar secara proporsional di 10 kabupaten/kota.
"Inisiatif ini menunjukkan tidak ada diskriminasi antarwilayah, karena penyebarannya hampir merata, namun kami tetap berharap agar diutamakan pembangunan infrastruktur yang selama ini belum tersentuh," katanya.
Lebih lanjut, Juhaili menambahkan bahwa percepatan lelang diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Bengkulu agar segera terealisasi, serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah.
"Semoga apa yang diharapkan masyarakat dapat tercapai sesuai harapan," tutup Juhaili.
