Wagub Mian Pimpin Percepatan Digitalisasi Bengkulu, Dorong Layanan Publik dan UMKM Jadi Lebih Baik
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Langkah besar menuju transformasi digital total di Bengkulu mulai diperkuat melalui High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Mian pada Selasa (10/02/2026). Pertemuan di Hotel Mercure Bengkulu ini menjadi momentum penting bagi para bupati dan wali kota untuk menyelaraskan langkah dalam mengadopsi teknologi mutakhir di birokrasi.
Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Digitalisasi diyakini mampu memangkas sekat birokrasi sehingga penyerapan anggaran di setiap daerah bisa berjalan lebih tepat sasaran.
Komitmen ini ditegaskan sebagai mandat langsung dari Gubernur untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak dalam satu visi digital yang sama. “Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya. Saya juga ditugaskan oleh Gubernur untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi benar-benar mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih baik,” ujar Mian.
Ke depan, TP2DD akan menggeser fokus pada percepatan layanan publik yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Transformasi ini mencakup modernisasi sistem pembayaran daerah yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan serta efisiensi kinerja pemerintah.
Memasuki tahun 2026, pemerintah provinsi menargetkan digitalisasi menyentuh sektor-sektor kerakyatan, terutama pemberdayaan ekonomi melalui UMKM. Sinergi dengan perbankan nasional pun telah disiapkan untuk memastikan pelaku usaha lokal mendapatkan akses modal yang lebih luas melalui instrumen digital.
“Ke depan, semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk untuk UMKM. Saat ini terdapat potensi dana hingga Rp14 triliun untuk pembiayaan UMKM melalui perbankan Himbara, namun tentu harus sesuai prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” ungkap Mian.
Dukungan penuh juga datang dari Bank Indonesia yang siap mengawal integrasi ekosistem keuangan digital di seluruh kabupaten dan kota. “Kita semua sepakat bahwa untuk mewujudkan good governance, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor,” kata Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Wahyu Yuwana.
