Skip to main content
x
Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, 01/08/2024 (Diky/Mediasinardunia.com)

Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat

Bengkulu, Mediasinardunia.com - Untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, melakukan kunjungan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat.

Usin menyampaikan bahwa Kunjungan ini dilakukan karena Jawa Barat telah berhasil meningkatkan peringkat indeks ketahanan pangan mereka dari posisi ke-23 menjadi posisi ke-8. Jawa Barat memiliki sistem monitoring digital untuk memetakan daerah berdasarkan laporan dari kabupaten dan kota.

Di Jawa Barat, terdapat perubahan peraturan gubernur mengenai cadangan pangan, yang memberikan definisi yang jelas terkait dengan kebutuhan pangan masyarakat dalam berbagai situasi, seperti keadaan rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat.

Bengkulu

Usin juga menyoroti perbedaan pendekatan Jawa Barat dalam persiapan cadangan pangan, yang tidak hanya fokus pada penanganan krisis pangan, tetapi juga pada pencegahan dan penanggulangan masalah masyarakat rawan pangan.

Di Bengkulu, saat ini hanya terdapat satu cadangan pangan untuk pembelian, sementara untuk beras atau kebutuhan pangan lainnya, hanya diandalkan pada Bulog. Usin menegaskan perlunya diversifikasi sumber cadangan pangan, baik dari Bulog maupun dari perusahaan BUMN atau BUMD yang juga dapat berperan dalam logistik dan distribusi pangan.

Usin juga memberikan informasi terkait posisi Provinsi Bengkulu dalam Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2023, yang berada pada peringkat ke-23 dengan indeks ketahanan pangan sebesar 72,27. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu.

Studi tiru ini diikuti oleh 10 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Komisi II, dan akan diikuti dengan koordinasi dan evaluasi dengan OPD di Provinsi Bengkulu untuk implementasi program-program yang dapat meningkatkan indeks ketahanan pangan di daerah tersebut.(ADV/MSD)