Sumardi Ingatkan Bank Untuk Tidak Mempersulit Nasabah Saat Ajukan Pinjaman Dana KUR
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Sumardi, Anggota DPRD Provinsi BENGKULU dapil Kota BENGKULU, meminta Bank Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau Bank pengelola dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar jorjoran menyalurkan KUR jelang akhir tahun 2023 ini.
"Penyaluran KUR jangan ditahan-tahan lagi dan dipersulit karena sudah mendekat akhir tahun. Jangan sampai ada yang tidak terserap, pemerintah telah menganggarkan dana yang besar," tutur Sumardi usai acara penen hadiah simpedes Bank BRI Cabang Bengkulu di TPI Pulau Baai, Sabtu 4 November 2023.
Dikatakan Sumardi, masih banyak masyarakat yang memiliki usaha skala UMKM membutuhkan permodalan sehingga dengan adanya pinjaman dana KUR usaha masyarakat bisa berkembangan dengan baik dari suntikan modal yang ada.
"Di awal tahun bak juga harus jorjoran menyalurkan KUR agar masyarakat bisa mengembangkan usahanya karena masih masyarakat membutuhkan permodalan," ungkapnya.
Selain itu, Surmardi juga menyinggung persoalan penyaluran dana KUR yang bermasalah hingga terjerat perkara hukum. Dirinya meminta bank atau oknum yang bermain dengan dana KUR agar ditindak tegas karena sangat merugikan rakyat.
"Itu harus ditindak tegas karena masyarakat dirugikan dengan oknum melakukan penyelewengan," jelasnya.
Sementara itu, Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Bengkulu, Taufiq Alamsyah menyampaikan, total pengumpulan dana KUR di BRI Cabang Bengkulu tahun 2023 sebesar Rp 700 miliar. Kemudian, penyaluran atau pinjaman ke nsabah Rp 1,839 triliun dengan jumlah debitur 24656.
"Rp 700 miliar momposisi KUR sehingga KUR merupakan pinjaman tertinggi dengan besaran 40 persen," ungkap Taufiq.
Taufiq mengatakan, di struktural BRI sendiri ada manajemen risiko yang mengawasi pergerakan pemberian kredit, khususnya dana KUR sangat dikawal ketat karena pinjaman KUR kredit yang tanpa anggunan.
Selain itu, penyaluran dana KUR juga di awasi dengan sistem sehingga pimpinan bisa mengakses penyaluran KUR tidak harus melihat berkas, sistem ini upaya mimalisir penyelewengan.
"Jadi untuk menyelewenangan sudah kami minimalisasi dengan manajemen risiko dan melalui sistem," pungkasnya. (MSD/ADV)
