Anggaran Publikasi DPRD BU Disorot, Muncul Dugaan Monopoli
Bengkulu Utara- Mediasinardunia.com - - Pembagian jatah "kue" publikasi media massa di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara (BU), berpolemik. Dinamika ini muncul setelah adanya pengakuan sejumlah perusahaan media online lokal. Berkaitan jatah anggaran publikasi kegiatan DPRD BU.
Seruan nada protes keras bermunculan. Bahkan, ada pula perusahaan media lokal yang mengaku tidak mendapatkan jatah anggaran publikasi dalam proyeksi kegiatan DPRD BU ini.
Menariknya, esensi kerjasama antara lembaga DPRD BU dan perusahaan media, malah pula memunculkan stigma praktik monopoli anggaran. Asumsi ini juga datang dari sejumlah perusahaan media. Klaim tidak rata dalam jumlah jatah kerjasama publikasi, memantik situasi tak terkendali.
Tak sedikit, pemilik perusahaan media online menolak menerima jatah publikasi ini. Bahkan ada pula secara terang-terangan menyebut, anggaran publikasi diarahkan untuk perusahaan media tertentu. Alasan mereka, tidak adanya transparansi serta jomplang nilai kerjasama publikasi.
Menariknya lagi, selentingan jalur "titipan" diutarakan sejumlah perusahaan media online lokal, yang tak kebagian jatah anggaran. Variasi jumlah publikasi hingga jatah dana, menjadi bola liar yang tengah diobrolkan.
Apakah sekretariat DPRD BU sudah sesuai reel terkait penyaluran anggaran publikasi media massa?
Atau dugaan praktik monopoli dan pemberian stimulan oleh oknum perusahaan pers kepada oknum pejabat di DPRD BU benar terjadi?
Hanya saja, isu liar ini belum dapat dibantahkan oleh pihak fasilitator penyaluran anggaran tersebut. Diupayakan untuk dikonfirmasi, belum satupun pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD BU dapat berkomentar.
