APBD Provinsi Yang Kecil Menjadi Kendala Pengangkatan Honorer PPPK
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Drs. H. Sumardi, M.M., seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu, mengungkapkan bahwa proses pengangkatan seluruh honorer Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu dikaji lebih detail dan mendalam.
Menurut Sumardi, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu yang saat ini masih cukup kecil, berkisar 3 triliun lebih, belum mampu untuk menganggarkan gaji para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah saat ini hanya untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pendidik dalam pengangkatan PPPK, pada selasa (22/8/23)
Sumardi menegaskan bahwa untuk PPPK guru dan Nakes, persiapannya sudah dilakukan, namun untuk yang lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemda bertekad untuk mengangkat seluruh PPPK, namun terkendala dengan kemampuan APBD yang terbatas. Kendala terkait anggaran dalam pengangkatan PPPK juga dihadapi oleh seluruh daerah dan provinsi saat ini.
Sumardi menambahkan bahwa studi banding ke Palembang dan Bogor juga menghadapi kendala yang sama terkait dengan anggaran. Ia menekankan bahwa meskipun seluruh kepala daerah berkeinginan untuk mengangkat PPPK, namun terkendala dengan keterbatasan anggaran.(MSD/ADV)
