Kegelisahan Honorer Non-Database Mukomuko Memuncak, Pemuda Minta Bupati Gunakan Hak Diskresi
Mukomuko, Mediasinardunia.com – Ketidakpastian nasib ratusan tenaga honorer non-database di Kabupaten Mukomuko kembali memantik kegelisahan mendalam. Mereka yang telah lama mengabdikan diri untuk pelayanan publik masih menggantung di udara, karena keputusan akhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum disertai aturan atau petunjuk teknis jelas untuk penetapan status.
Situasi ini membuat para honorer terjebak dalam ruang abu-abu. Tanpa jaminan masa depan, mereka menjalani hari-hari dengan keraguan – meskipun tugas yang ditanggung tidak kurang berat dari rekan tetap. Setiap hari mereka muncul di kantor, melayani masyarakat, dan menyelesaikan pekerjaan, namun tanpa kepastian apakah akan terus menerima honorarium atau mendapatkan status yang lebih pasti.
Di tengah kegelisahan yang membesar, dorongan agar pemerintah daerah bertindak lebih tegas semakin menguat, terutama dari kalangan pemuda. Tokoh Pemuda Mukomuko Weri Trikusumaria secara tegas menyarankan Bupati Mukomuko mempertimbangkan hak diskresi sebagai solusi sementara.
“Kami berharap Bupati menimbang opsi diskresi. Mereka sudah terlalu lama mengabdi, tetapi statusnya belum jelas karena menunggu keputusan pusat,” ungkap Weri dengan nada penuh perhatian.
Menurutnya, proses yang berjalan selama ini hanya sebatas pemantauan administratif yang tidak menghasilkan kemajuan. Tidak ada langkah langsung atau pendekatan intensif untuk mempercepat jawaban dari pusat, sehingga para honorer semakin terjebak dalam lingkaran ketidakpastian.
Weri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada surat-menyurat yang memakan waktu. Ia menilai perlunya koordinasi langsung, seperti pertemuan tatap muka dengan KemenPAN-RB atau membawa perwakilan honorer untuk menyampaikan kondisi di daerah. “Kalau hanya bersurat, kita cuma menunggu balasan. Apakah tidak ada upaya untuk bertemu langsung agar masalah ini benar-benar didengar?” jelasnya.
Selain mendesak Bupati, Weri juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko ikut mengambil sikap tegas. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki peran penting terkait anggaran, termasuk penyediaan dana untuk honorarium jika keputusan diskresi diterapkan. “DPRD harus terlibat mendorong Bupati menggunakan diskresi. Jangan sampai hanya menonton dari kejauhan, sementara para honorer yang bekerja keras terus terpuruk,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Weri mengingatkan bahwa tenaga honorer non-database bukan sekadar angka. Mereka adalah manusia dengan keluarga, kebutuhan, dan harapan yang menjalankan tugas demi kesejahteraan masyarakat. “Ini tentang manusia, bukan sekadar data. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus. Kami hanya meminta pemerintah daerah hadir sepenuhnya – memberikan perlindungan, jaminan, dan rasa hormat yang pantas,” tutupnya dengan nada emosional dan penuh harapan.
