Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kembali menjadi fokus dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat yang berlangsung pada Jumat (08/08/2025) tersebut membahas program prioritas tahun 2026 dan mengevaluasi pagu anggaran sementara untuk sektor pendidikan dan kebudayaan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah. Dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu, terdapat dua program strategis yang harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Kami menekankan dua prioritas utama yang tertuang dalam RPJMD. Pertama, mewujudkan pendidikan gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SLB. Kedua, program Merdeka Ijazah,” ujar Usin, yang juga merupakan politisi dari Partai Hanura.
Menurut Usin, pendidikan gratis bukan sekadar slogan, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menyebutkan masih banyak orang tua di Bengkulu yang terbebani biaya-biaya tidak langsung, mulai dari sumbangan komite, seragam, hingga buku pelajaran.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah menengah yang putus sekolah karena masalah biaya. Pemerintah harus hadir, dan anggaran harus berpihak,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa implementasi program pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan membebaskan uang sekolah, namun harus diikuti dengan penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, serta pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga pelosok desa.
Program kedua, yang tak kalah penting, adalah “Merdeka Ijazah”. Menurut Usin, istilah ini bukan jargon kosong, tetapi visi untuk membebaskan dunia pendidikan dari praktik penahanan ijazah siswa akibat tunggakan atau hal lainnya.
“Sesua dengan program Gubernur, ijazah tidak boleh lagi ditahan oleh pihak sekolah,” tegasnya.
Rapat yang berlangsung lebih dari dua jam itu juga mengkaji realokasi dan proyeksi pagu anggaran sektor pendidikan tahun 2026. Komisi IV meminta agar penganggaran tidak hanya berorientasi pada serapan, tetapi juga diarahkan untuk menyentuh sasaran prioritas dan berdampak nyata di lapangan.
Selain itu, Usin menyoroti perlunya penguatan program kebudayaan daerah, mengingat bahwa pelestarian budaya lokal tidak boleh diabaikan di tengah arus modernisasi dan globalisasi.
“Identitas budaya kita harus tetap terjaga. Dana pendidikan juga harus mendukung pelestarian seni, tradisi, dan kearifan lokal Bengkulu,” ujarnya.
Usin juga mengingatkan bahwa seluruh program pendidikan dan kebudayaan tahun 2026 perlu diuraikan secara detail ke dalam indikator kinerja yang terukur agar pelaksanaannya bisa dievaluasi secara berkala.
Menutup rapat, Komisi IV merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menyusun skema pelaksanaan dua program prioritas tersebut, serta mengintegrasikannya dengan program unggulan lainnya, seperti peningkatan mutu guru, digitalisasi sekolah, dan pengembangan pendidikan karakter.
“Kami di Komisi IV siap mengawal dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Bengkulu. Ini bukan hanya masalah angka, tetapi masa depan generasi kita,” tutup Usin.
