Perkara Tanah di Kawasan Hutan Produksi Konversi Wilayah Tapan Mengalami Eskalasi

Sumbar, Mediasinardunia.com - Sebuah konflik terkait perkara tanah di kawasan hutan produksi konversi (HPK) wilayah Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengalami eskalasi ketika oknum Ketua Forum Wali Nagari BAB Tapan diduga hampir terlibat baku hantam dengan Darsono. 

Konflik ini diduga terkait dengan sengketa tanah di kawasan hutan produksi konversi yang telah berlangsung lama.

Kawasan hutan produksi konversi wilayah Tapan telah menjadi sorotan karena aktivitas ilegal logging dan perambahan hutan yang marak terjadi. Pada tahun 2023, wartawan yang melakukan liputan tentang aktivitas ilegal logging di kawasan HPT Bukit Buai Tapan bahkan diancam oleh oknum Wali Nagari Bukit Buai. Sementara itu, pada tahun 2024, Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menyelesaikan berkas penyidikan perkara tindak pidana perambahan kawasan HPK Basa Ampek Balai Tapan dan menyerahkan tersangka EL beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Painan.

Pemicu konflik antara oknum Ketua Forum Wali Nagari BAB Tapan dengan Darsono belum diketahui secara pasti. Namun, dugaan kuat bahwa konflik ini terkait dengan sengketa tanah di kawasan hutan produksi konversi wilayah Tapan. Konflik ini juga mungkin terkait dengan aktivitas ilegal logging dan perambahan hutan yang masih marak terjadi di wilayah tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah melakukan upaya penyelesaian konflik terkait perkara tanah di kawasan hutan produksi konversi wilayah Tapan. Namun, konflik ini masih belum terselesaikan dan terus mengalami eskalasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyelesaian yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik ini dan memastikan pengelolaan hutan yang baik di wilayah Tapan.

Penegakan hukum sangat penting dalam menyelesaikan konflik terkait perkara tanah di kawasan hutan produksi konversi wilayah Tapan. Pihak berwenang harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perambahan hutan dan aktivitas ilegal logging untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dengan demikian, diharapkan konflik terkait perkara tanah di kawasan hutan produksi konversi wilayah Tapan dapat terselesaikan dan pengelolaan hutan dapat dilakukan secara lebih baik. (FR/BM)

(TIM HDS)