Skip to main content
x
Pj Walikota Bengkulu Mendorong Netralitas ASN dalam Pilkada Bengkulu 2024. 01/07/2024 (Ari/Mediasinardunia.com)

Pj Walikota Bengkulu Mendorong Netralitas ASN dalam Pilkada Bengkulu 2024

Bengkulu, Mediasinardunia.com - Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi menjadi narasumber dalam acara Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Kesekretariatan Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bengkulu di Hotel Garge, pada Senin (01/07/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Arif menekankan beberapa hal kepada para peserta, seperti para Camat dan Lurah se-Kota Bengkulu yang ditunjuk sebagai sekretaris PPK dan sekretaris PPS, terutama terkait dengan netralitas sebagai ASN.

"ASN bukan hanya terbatas pada PNS, tetapi juga meliputi PPPK dan PTT. Pemerintah pusat telah mengingatkan kepada seluruh Pj walikota dan walikota definitif bahwa netralitas ini sangat penting. Bahkan, Mendagri menegaskan bahwa netralitas harus dijunjung tinggi, tidak hanya bagi PNS dan PPPK, tetapi juga bagi honorer atau PTT yang digaji dari APBD. Kecuali PTT yang tidak dibiayai oleh APBD," ujar Arif.

Ia juga menyebutkan bahwa jumlah PNS dan PTT di Kota Bengkulu hampir mencapai 5 ribu orang, dan ia berharap bahwa seluruh ASN tersebut akan tetap netral pada saat pelaksanaan pilkada.

"Netralitas bukan berarti tidak memiliki pilihan. Saat pemilihan nanti, setiap ASN tetap memiliki hak untuk memilih. Namun sebelum pemilihan, mereka tidak boleh menunjukkan keberpihakan, karena hal tersebut akan dipantau oleh panwaslu. Mendagri telah berkali-kali menegaskan kepada kami bahwa ASN wajib netral," lanjut Arif.

Khususnya kepada sekretaris PPK dan sekretaris PPS, yaitu camat dan lurah, Arif memberikan pesan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik dan benar.

"Para sekretaris PPK dan PPS bertanggung jawab dalam hal administrasi. Di PPK dan PPS, terdapat anggaran yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah, termasuk proses administratifnya. Mereka harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan benar. Kita tidak ingin ada masalah setelah pilkada berakhir, atau munculnya keluhan," tutup Arif.

Acara bimtek ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad, dan para komisioner KPU.